Bulog Siapkan Dana Tak Terbatas Untuk Serap Hasil Panen Petani

Bulog Siapkan Dana Tak Terbatas Untuk Serap Hasil Panen Petani

Madiun, Investigasi : Menjelang panen raya yang diperkirakan pada Bulan Maret ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk bisa menyerap beras hingga mencapai angka sekitar empat juta ton.

Selain itu, Bulog juga mempersiapkan anggaran yang tak terbatas untuk membeli hasil panen dari para petani sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian No. 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras atau Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Saat dihubungi, Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu mengatakan bahwa untuk tahun 2016 ini, pihak Bulog bisa menyerap hingga empat juta ton beras. “Ini mulai Maret, April, Mei 2016,” ujarnya usai rapat koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Madiun, Kamis (3/3/16).

Lebih lanjut dikatakan, Harganya sesuai dengan harga pembelian pemerintah Rp 3.700 untuk gabah kering panen dengan kadar air maksimum 25 persen dengan hampa/kotoran 10 persen. Jika ditemukan dari petani ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka akan dilbayar sesuai kesepakatan.

Diketahui, selama ini Bulog dikritik keras karena dianggap terlalu lemah dalam menyerap gabah petani menjadi cadangan beras nasional. Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan impor beras karena cadangan beras nasional yang didasarkan atas ketersediaan pasokan beras yang dimiliki Bulog dianggap rendah.

Sebab utama rendahnya kemampuan Bulog menyerap gabah petani akibat harga pembelian pemerintah (HPP) beras dianggap terlalu rendah. Bila mengacu pada HPP sebelumnya, maka Bulog hanya membeli gabah dari petani dengan harga Rp 6.600 per kilogram. Memang ada usulan agar pemerintah menaikkan HPP beras sebesar 10,7% tahun ini atawa sebesar Rp 7.260 per kg. Namun, kenaikan harga itu masih menunggu instruksi presiden. Sehingga Bulog kalah dari para pedagang swasta dalam membeli gabah petani.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bulog pun menyatakan telah membentuk satuan petugas untuk terjun langsung membeli kepada para petani. Terkait kendala kekurangan gudang penyimpanan beras nantinya, Bulog akan berusaha menyewa gudang-gudang milik pemerintah daerah untuk bisa digunakan, juga menyewa mesin pengering padi jika di daerah tersebut memang tidak memiliki.

"Intinya kami konsen untum bisa menyerap gabah-gabah milik petani sesuai yang ditargetkan pemerintah. Kami mengakui jika langkah kami saat ini masih lambat jika dibandingkan langkah Kementrian Pertanian, namun demikian kami akan berusaha semaksimal mungkin," kata Wahyu.

Karenanya, lanjut Wahyu, pada tahun ini Bulog ditargetkan melakukan pengadaan beras hingga 4 juta ton yang diantaranya 3,2 juta ton untuk pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) dan 800.000 ton beras komersil.

"Selain itu kita juga diminta melakukan pengadaan gabah kering panen (GKP) minimal sebesar 1,25 juta ton," tuturnya Terkait dengan waktu yang bersamaan dengan musim hujan saat ini, Bulog memiliki strategi agar bisa melakukan pengadaan gabah dengan volume besar melalui kerjasama dengan beberapa pihak antara lain dengan sejumlah BUMN yang memiliki mesin pengering berkapasitas 1.500 ton per hari.(p-76)

Madiun, Investigasi : Menjelang panen raya yang diperkirakan pada Bulan Maret ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk bisa menyerap beras hingga mencapai angka sekitar empat juta ton.

Selain itu, Bulog juga mempersiapkan anggaran yang tak terbatas untuk membeli hasil panen dari para petani sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian No. 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras atau Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Saat dihubungi, Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu mengatakan bahwa untuk tahun 2016 ini, pihak Bulog bisa menyerap hingga empat juta ton beras. “Ini mulai Maret, April, Mei 2016,” ujarnya usai rapat koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Madiun, Kamis (3/3/16).

Lebih lanjut dikatakan, Harganya sesuai dengan harga pembelian pemerintah Rp 3.700 untuk gabah kering panen dengan kadar air maksimum 25 persen dengan hampa/kotoran 10 persen. Jika ditemukan dari petani ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka akan dilbayar sesuai kesepakatan.

Diketahui, selama ini Bulog dikritik keras karena dianggap terlalu lemah dalam menyerap gabah petani menjadi cadangan beras nasional. Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan impor beras karena cadangan beras nasional yang didasarkan atas ketersediaan pasokan beras yang dimiliki Bulog dianggap rendah.

Sebab utama rendahnya kemampuan Bulog menyerap gabah petani akibat harga pembelian pemerintah (HPP) beras dianggap terlalu rendah. Bila mengacu pada HPP sebelumnya, maka Bulog hanya membeli gabah dari petani dengan harga Rp 6.600 per kilogram. Memang ada usulan agar pemerintah menaikkan HPP beras sebesar 10,7% tahun ini atawa sebesar Rp 7.260 per kg. Namun, kenaikan harga itu masih menunggu instruksi presiden. Sehingga Bulog kalah dari para pedagang swasta dalam membeli gabah petani.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bulog pun menyatakan telah membentuk satuan petugas untuk terjun langsung membeli kepada para petani. Terkait kendala kekurangan gudang penyimpanan beras nantinya, Bulog akan berusaha menyewa gudang-gudang milik pemerintah daerah untuk bisa digunakan, juga menyewa mesin pengering padi jika di daerah tersebut memang tidak memiliki.

"Intinya kami konsen untum bisa menyerap gabah-gabah milik petani sesuai yang ditargetkan pemerintah. Kami mengakui jika langkah kami saat ini masih lambat jika dibandingkan langkah Kementrian Pertanian, namun demikian kami akan berusaha semaksimal mungkin," kata Wahyu.

Karenanya, lanjut Wahyu, pada tahun ini Bulog ditargetkan melakukan pengadaan beras hingga 4 juta ton yang diantaranya 3,2 juta ton untuk pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) dan 800.000 ton beras komersil.

"Selain itu kita juga diminta melakukan pengadaan gabah kering panen (GKP) minimal sebesar 1,25 juta ton," tuturnya Terkait dengan waktu yang bersamaan dengan musim hujan saat ini, Bulog memiliki strategi agar bisa melakukan pengadaan gabah dengan volume besar melalui kerjasama dengan beberapa pihak antara lain dengan sejumlah BUMN yang memiliki mesin pengering berkapasitas 1.500 ton per hari.(p-76)

Antisipasi Narkoba, Kodim 0803/Madiun Lakukan Test Urine Ke Anggota

Antisipasi Narkoba, Kodim 0803/Madiun Lakukan Test Urine Ke Anggota

Madiun, Investigasi : Untuk membentengi para anggotanya agar tidak terjerumus dalam lingkaran setan narkoba, Komandan Kodim 0803/Madiun, Letkol Infantri Rachman Fikri, mengadakan kegiatan test urine.

Kegiatan ini merupakan program dari satuan atas yang digelar tiap triwulan sekali sebagai langkah antisipasi penanggulangan narkoba di lingkup anggota TNI. “Test urine ini sebagai antisipasi pengamanan terhadap anggota TNI di internal anggota Kodim 0803/ Madiu,” ungkapnya..

 Sesuai dengan program TNI kegiatan tersebut di ikuti sekitar 200 orang dari Militer dan 100 orang dari Persit yang di sinergitaskan dengan pihak Polres Madiun Kota sebagai narasumbernya. “Agar prajurit jangan sampai terlibat dan terpengaruh dalam bentuk apapun apalagi sampai menjadi pengedar ataupun pemasok narkoba, karena ancamannya cukup berat yakni berhenti jadi Tentara," lanjutnya.

Hasil test urin ini akan dikirim ke laboratorium Kodim 0803/Madiun agar hasilnya lebih jelas. Namun menilik hasil test yang terdahulu, tidak ada hasil yang menggunakan narkoba atau indikasi apapun yang mengandung narkoba.

Komandan Kodim 0803/Madiun menegaskan bahwa apabila nanti ada anggota yang terbukti mengkonsumsi narkoba, akan ditindak tegas. “Ya selain diproses secara hokum, nanti juga akan diberhentikan secara tidak hormat dari anggota TNI,” tegasnya.

Diharapkan, anggota TNI bisa menjaga wibawa TNI dimata masyarakat maupun kesatuan sehingga bisa menjadi teladan yang baik. “anggota TNI harus bisa menjadi teladan yang baik di masyarakat maupun keluarganya,” pungkas Komandan Kodim 0803/Madiun, Letkol Infantri Rachman Fikri. (p-76)

Madiun, Investigasi : Untuk membentengi para anggotanya agar tidak terjerumus dalam lingkaran setan narkoba, Komandan Kodim 0803/Madiun, Letkol Infantri Rachman Fikri, mengadakan kegiatan test urine.

Kegiatan ini merupakan program dari satuan atas yang digelar tiap triwulan sekali sebagai langkah antisipasi penanggulangan narkoba di lingkup anggota TNI. “Test urine ini sebagai antisipasi pengamanan terhadap anggota TNI di internal anggota Kodim 0803/ Madiu,” ungkapnya..

 Sesuai dengan program TNI kegiatan tersebut di ikuti sekitar 200 orang dari Militer dan 100 orang dari Persit yang di sinergitaskan dengan pihak Polres Madiun Kota sebagai narasumbernya. “Agar prajurit jangan sampai terlibat dan terpengaruh dalam bentuk apapun apalagi sampai menjadi pengedar ataupun pemasok narkoba, karena ancamannya cukup berat yakni berhenti jadi Tentara," lanjutnya.

Hasil test urin ini akan dikirim ke laboratorium Kodim 0803/Madiun agar hasilnya lebih jelas. Namun menilik hasil test yang terdahulu, tidak ada hasil yang menggunakan narkoba atau indikasi apapun yang mengandung narkoba.

Komandan Kodim 0803/Madiun menegaskan bahwa apabila nanti ada anggota yang terbukti mengkonsumsi narkoba, akan ditindak tegas. “Ya selain diproses secara hokum, nanti juga akan diberhentikan secara tidak hormat dari anggota TNI,” tegasnya.

Diharapkan, anggota TNI bisa menjaga wibawa TNI dimata masyarakat maupun kesatuan sehingga bisa menjadi teladan yang baik. “anggota TNI harus bisa menjadi teladan yang baik di masyarakat maupun keluarganya,” pungkas Komandan Kodim 0803/Madiun, Letkol Infantri Rachman Fikri. (p-76)