Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Harus Sesuai Dengan Aturan

Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Harus Sesuai Dengan Aturan

Madiun, Investigasi : Permasalahan teknis menyangkut penyaluran dana bansos dan hibah cukup membuat pusing dijajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Madiun. Hal ini disampaikan oleh Sutikno, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun.

Sutikno mengatakan, pihaknya harus berhati-hati dalam menyikapi permasalahan Bansos dan Hibah saat ini. menurutnya dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 malah menimbulkan kekhawatirkan dari dinas. “Bagaimana tidak, UU No 23 Tahun 2014 sudah didok sejak Tanggal 2 Oktober 2014 kemarin, namun sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) nya,” ungkap Sutikno.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai dengan pasal 28, belanja hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada lembaga maupun Yayasan ataupun LSM senyampang sudah berbadan hukum Indonesia dan sudah dilegalisasi oleh Kementerian hukum dan HAM di Jakarta. “Padahal, untuk Ormas maupun LSM yang ada sekarang ini, akta pendiriannya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Ini yang membuat  bingung kita,” keluh Sekretaris BPKAD.

Sutikno berharap, Ormas ataupun Yayasan dan LSM yang ada di Kabupaten Madiun mau mengurus akta perubahan dan disesuaikan dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014. “Mumpung ini masih ada waktu, karena batas akhir pencairan dana hibah maupun bansos paling lambat tanggal 15 Desember nanti,” lanjutnya.

Menurut Sutikno, Yayasan, Ormas ataupun LSM yang ingin melakukan penggantian akta pendirian juga kesulitan karena akta tersebut harus di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta karena pihak Kementerian tidak mempunyai kepanjangan tangan di daerah. “Biaya untuk ke Jakarta itu tidak sedikit, apalagi nanti dana bansos atau hibah yang mereka terima cuma sedikit, ini yang repot,” lanjutnya.

Untuk mengurai permasalahan itu, pihak Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya menjembatani permasalahan ini dengan mengirim surat kepada Dirjen di Jakarta. “Kami sudah menanyakan hal ini ke dirjen, apakah ada kepanjangan tangan dirjen terkait ada didaerah, namun dijawab tidak ada,” ujarnya.

Walaupun aturan dirasa masih rancu, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap agar LSM, Yayasan maupun Lembaga mau mengurus akta perubahan. “Dana hibah dan bansos ini secara teknis bisa diselang seling, kami berharap, seberapa besarnya nanti jangan dijadikan permasalahan, lanjutnya lagi.

Disisi lain, karena aturan menyebutkan harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka diminta seluruh penerima dana bansos dan hibah ini mau melakukan perubahan akta pendirian, “Ini sudah menjadi ketentuan, maka diharapkan teman-teman mau mengurus badan hukumnya,” pungkas Sutikno.

Sementara itu, Widyastuti, salah seorang notaris yang beralamatkan di Caruban menjelaskan bila ingin mengurus akta perubahan bisa dilakukan didaerah lewat notaris yang dipercaya dengan melengkapi persyaratan. “Syaratnya yaitu dengan menyerahkan NPWP, akta Pendirian, Keterangan Domisili dan lain sebagainya, nanti oleh pihak notaries akan didaftarkan ke Kementerian melalui online,” ungkapnya. (p-76)

Madiun, Investigasi : Permasalahan teknis menyangkut penyaluran dana bansos dan hibah cukup membuat pusing dijajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Madiun. Hal ini disampaikan oleh Sutikno, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun.

Sutikno mengatakan, pihaknya harus berhati-hati dalam menyikapi permasalahan Bansos dan Hibah saat ini. menurutnya dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 malah menimbulkan kekhawatirkan dari dinas. “Bagaimana tidak, UU No 23 Tahun 2014 sudah didok sejak Tanggal 2 Oktober 2014 kemarin, namun sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) nya,” ungkap Sutikno.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai dengan pasal 28, belanja hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada lembaga maupun Yayasan ataupun LSM senyampang sudah berbadan hukum Indonesia dan sudah dilegalisasi oleh Kementerian hukum dan HAM di Jakarta. “Padahal, untuk Ormas maupun LSM yang ada sekarang ini, akta pendiriannya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Ini yang membuat  bingung kita,” keluh Sekretaris BPKAD.

Sutikno berharap, Ormas ataupun Yayasan dan LSM yang ada di Kabupaten Madiun mau mengurus akta perubahan dan disesuaikan dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014. “Mumpung ini masih ada waktu, karena batas akhir pencairan dana hibah maupun bansos paling lambat tanggal 15 Desember nanti,” lanjutnya.

Menurut Sutikno, Yayasan, Ormas ataupun LSM yang ingin melakukan penggantian akta pendirian juga kesulitan karena akta tersebut harus di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta karena pihak Kementerian tidak mempunyai kepanjangan tangan di daerah. “Biaya untuk ke Jakarta itu tidak sedikit, apalagi nanti dana bansos atau hibah yang mereka terima cuma sedikit, ini yang repot,” lanjutnya.

Untuk mengurai permasalahan itu, pihak Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya menjembatani permasalahan ini dengan mengirim surat kepada Dirjen di Jakarta. “Kami sudah menanyakan hal ini ke dirjen, apakah ada kepanjangan tangan dirjen terkait ada didaerah, namun dijawab tidak ada,” ujarnya.

Walaupun aturan dirasa masih rancu, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap agar LSM, Yayasan maupun Lembaga mau mengurus akta perubahan. “Dana hibah dan bansos ini secara teknis bisa diselang seling, kami berharap, seberapa besarnya nanti jangan dijadikan permasalahan, lanjutnya lagi.

Disisi lain, karena aturan menyebutkan harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka diminta seluruh penerima dana bansos dan hibah ini mau melakukan perubahan akta pendirian, “Ini sudah menjadi ketentuan, maka diharapkan teman-teman mau mengurus badan hukumnya,” pungkas Sutikno.

Sementara itu, Widyastuti, salah seorang notaris yang beralamatkan di Caruban menjelaskan bila ingin mengurus akta perubahan bisa dilakukan didaerah lewat notaris yang dipercaya dengan melengkapi persyaratan. “Syaratnya yaitu dengan menyerahkan NPWP, akta Pendirian, Keterangan Domisili dan lain sebagainya, nanti oleh pihak notaries akan didaftarkan ke Kementerian melalui online,” ungkapnya. (p-76)

Sindikat Copet Antar Kota Di Ringkus Polres Madiun

Sindikat Copet Antar Kota Di Ringkus Polres Madiun

 Madiun, Investigasi : Polres Madiun berhasil menagkap komplotan sindikat  pencurian atau copet antar kota yang sedang beraksi di wilayah Kabupaten Madiun dalam acara pengajian Umum Kabupaten Madiun bersholawat dengan penceramah Habib Syeh Asegaf dari Solo di Alun Alun Puspem Mejayan Kabupaten Madiun (11/12)

Kelompok copet yang datang dan berasal dari Jawa Tengah itu berjumlah 7 orang tersangka yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan.dari setiap pelaku memerankan aksinya secara berbeda-beda,sebelum melakukan aksinya para tersangka sudah merencanakan aksi liarnya jauh-jauh hari sebelum koplotan copet tersebut beraksi.tersangka yang datang dari jawa tengah itu tidak tanggung-tanggung dalam melakukan aksinya,mereka datang dari jawa tengah dengan menyewa mobil rental untuk melangsungkan aksi liarnya tersebut dengan menyewa sebuah minibus Avansa dengan Nopol H 8796 AZ.Dalam tangan tersangka polisi berhasil mengamankan 11 handphone dan uang tunai sebesar 800 ribu,yang diduga barang tersebut hasil dari kejahatanya.

Dalam operasinya, sindikat copet  ini berbaur menyamar berpakaian layaknya orang muslim yang menghadiri pengajian. Kelompok copet ini biasanya beroperasi di Jawa Tengah, tapi ditangkap di Madiun," ujar Kasat Reskrim Polres Madiun  AKP Gatot Setyo Budi. Menurut AKP Gatot Setyo Budi, seluruh anggota copet yang ditangkap itu warga Jawa Tengah yang selalu mengikuti acara pengajian Habib Syech Abdul Qadir Assegaf. terang kasat reskrim kepada media.

"Sodik, warga Candisari, Kota Semarang, salah seorang anggota sindikat copet ini yang dianggap melek Teknologi Informasi (TI) bertugas mencari informasi acara pengajian Habib Syeh Assegaf di Internet. Jadwal itu kemudian di sampaikan ke kelompoknya, juga ke Jumiyem, istri Sodik,".Koordinator operasi itu adalah Sunoto, warga Karang Tengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.Ungkap kasat reskrim.

"Kami sengaja menyusup untuk membongkar kelompok ini. Mereka ditangkap seusai operasi dan sudah berkumpul dalam mobil sewaan yang digunakan operasi," ujar AKP Gatot. "Ketika diperiksa terungkap, sebelum beroperasi di Madiun, mereka sudah operasi di Blora. Karena itu, salah seorang pelaku bernama Kasmini, warga Pedurungan, Kota Semarang kami kirim ke Polsek Blora Kota, karena dari 11 HP yang disita, 4 HP hasil kejahatan dari Blora," kata Kasat Reskrim Gatot.Ia menambahkan, tiga kelompok copet lain yang berhasil ditangkap yaitu Ngadi dan Sutrisno warga Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dan Budiyanto warga Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Ke 7 pelaku copet ini dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara lima tahun," tandas AKP Gatot Setyo Budi. (pgh)

 Madiun, Investigasi : Polres Madiun berhasil menagkap komplotan sindikat  pencurian atau copet antar kota yang sedang beraksi di wilayah Kabupaten Madiun dalam acara pengajian Umum Kabupaten Madiun bersholawat dengan penceramah Habib Syeh Asegaf dari Solo di Alun Alun Puspem Mejayan Kabupaten Madiun (11/12)

Kelompok copet yang datang dan berasal dari Jawa Tengah itu berjumlah 7 orang tersangka yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan.dari setiap pelaku memerankan aksinya secara berbeda-beda,sebelum melakukan aksinya para tersangka sudah merencanakan aksi liarnya jauh-jauh hari sebelum koplotan copet tersebut beraksi.tersangka yang datang dari jawa tengah itu tidak tanggung-tanggung dalam melakukan aksinya,mereka datang dari jawa tengah dengan menyewa mobil rental untuk melangsungkan aksi liarnya tersebut dengan menyewa sebuah minibus Avansa dengan Nopol H 8796 AZ.Dalam tangan tersangka polisi berhasil mengamankan 11 handphone dan uang tunai sebesar 800 ribu,yang diduga barang tersebut hasil dari kejahatanya.

Dalam operasinya, sindikat copet  ini berbaur menyamar berpakaian layaknya orang muslim yang menghadiri pengajian. Kelompok copet ini biasanya beroperasi di Jawa Tengah, tapi ditangkap di Madiun," ujar Kasat Reskrim Polres Madiun  AKP Gatot Setyo Budi. Menurut AKP Gatot Setyo Budi, seluruh anggota copet yang ditangkap itu warga Jawa Tengah yang selalu mengikuti acara pengajian Habib Syech Abdul Qadir Assegaf. terang kasat reskrim kepada media.

"Sodik, warga Candisari, Kota Semarang, salah seorang anggota sindikat copet ini yang dianggap melek Teknologi Informasi (TI) bertugas mencari informasi acara pengajian Habib Syeh Assegaf di Internet. Jadwal itu kemudian di sampaikan ke kelompoknya, juga ke Jumiyem, istri Sodik,".Koordinator operasi itu adalah Sunoto, warga Karang Tengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.Ungkap kasat reskrim.

"Kami sengaja menyusup untuk membongkar kelompok ini. Mereka ditangkap seusai operasi dan sudah berkumpul dalam mobil sewaan yang digunakan operasi," ujar AKP Gatot. "Ketika diperiksa terungkap, sebelum beroperasi di Madiun, mereka sudah operasi di Blora. Karena itu, salah seorang pelaku bernama Kasmini, warga Pedurungan, Kota Semarang kami kirim ke Polsek Blora Kota, karena dari 11 HP yang disita, 4 HP hasil kejahatan dari Blora," kata Kasat Reskrim Gatot.Ia menambahkan, tiga kelompok copet lain yang berhasil ditangkap yaitu Ngadi dan Sutrisno warga Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dan Budiyanto warga Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Ke 7 pelaku copet ini dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara lima tahun," tandas AKP Gatot Setyo Budi. (pgh)