Meningkatkan Akurasi Data Kependudukan dan Hindari Pemalsuan Dokumen, Pemkab Madiun Gelar Workshop Kependudukan

Meningkatkan Akurasi Data Kependudukan dan Hindari Pemalsuan Dokumen, Pemkab Madiun Gelar Workshop Kependudukan

Madiun, Investigasi : Perhatian Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap dokumen kependudukan masyarakatnya patut diacungi jempol salah satunya dengan menggelar acara workshop kependudukan tahun 2016 di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun. Senin, (22/8/16).

Workshop yang diikuti sekitar 1.105 orang yang terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan, Ketua BPD, ketua LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan PJTKI masing-masing Kecamatan tersebut terbagi 4 kelompok yang akan diadakan di dua lokasi, yakni di ruang rapat BPKAD Pemkab Madiun, senin (22/8/2016) - selasa (23/8/2016) dan ruang rapat RM Utama Caruban, Mejayan, Rabo (24/8/3016) - Kamis (25/8/2016).

Acara ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, dan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pada masyarakat, Dispendukcapil Kabupaten Madiun adakan workshop kependudukan di Kabupaten Madiun,

Saat dikonfirmasi, P.W. Widodo, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun mengatakan bahwa workshop ini merupakan salah satu upaya mengurangi tingkat resiko pemalsuan dokumen kependudukan, dan.

“Dengan cara ini dapat diketahui jumlah penduduk maupun TKI yang bekerja di luar negeri," kata P.W. Widodo, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun kepada wartawan. Senin, (22/8/2016)

Sementara, Bupati Madiun, H. Muhtarom menjelaskan, untuk menghindari adanya permasalahan data kependudukan bagi TKI maupun TKW perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. "Kedepan diharapkan data kependudukan di Kabupaten Madiun bisa lebih valid, tidak lagi di jumpai TKI/TKW ilegal dan bagi penduduk yang bekerja di luar negeri bisa lebih terlindungi, aman dan cepat terselesaikan jika terjadi permasalahan di luar negeri, " Jelasnya.

Dijabarkan, Hingga saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Madiun  pada semester 1 tahun 2016 mencapai 719.575 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan data kependudukan yang bersifat dinamis sesuai perubahan dokumen penduduk seperti kelahiran, kematian, perpindahan, baik dari atau yang keluar daerah.

Diharapkan, semua pihak dan instansi terkait selalu sigap dan tidak mengenal lelah dalam mengatasi semua kendala yang ada. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat menjadi pemacu kinerja kita semua dalam melaksanakan kebijakkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun,” pungkas Bupati Madiun. (p-76)

Madiun, Investigasi : Perhatian Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap dokumen kependudukan masyarakatnya patut diacungi jempol salah satunya dengan menggelar acara workshop kependudukan tahun 2016 di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun. Senin, (22/8/16).

Workshop yang diikuti sekitar 1.105 orang yang terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan, Ketua BPD, ketua LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan PJTKI masing-masing Kecamatan tersebut terbagi 4 kelompok yang akan diadakan di dua lokasi, yakni di ruang rapat BPKAD Pemkab Madiun, senin (22/8/2016) - selasa (23/8/2016) dan ruang rapat RM Utama Caruban, Mejayan, Rabo (24/8/3016) - Kamis (25/8/2016).

Acara ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, dan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pada masyarakat, Dispendukcapil Kabupaten Madiun adakan workshop kependudukan di Kabupaten Madiun,

Saat dikonfirmasi, P.W. Widodo, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun mengatakan bahwa workshop ini merupakan salah satu upaya mengurangi tingkat resiko pemalsuan dokumen kependudukan, dan.

“Dengan cara ini dapat diketahui jumlah penduduk maupun TKI yang bekerja di luar negeri," kata P.W. Widodo, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun kepada wartawan. Senin, (22/8/2016)

Sementara, Bupati Madiun, H. Muhtarom menjelaskan, untuk menghindari adanya permasalahan data kependudukan bagi TKI maupun TKW perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. "Kedepan diharapkan data kependudukan di Kabupaten Madiun bisa lebih valid, tidak lagi di jumpai TKI/TKW ilegal dan bagi penduduk yang bekerja di luar negeri bisa lebih terlindungi, aman dan cepat terselesaikan jika terjadi permasalahan di luar negeri, " Jelasnya.

Dijabarkan, Hingga saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Madiun  pada semester 1 tahun 2016 mencapai 719.575 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan data kependudukan yang bersifat dinamis sesuai perubahan dokumen penduduk seperti kelahiran, kematian, perpindahan, baik dari atau yang keluar daerah.

Diharapkan, semua pihak dan instansi terkait selalu sigap dan tidak mengenal lelah dalam mengatasi semua kendala yang ada. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat menjadi pemacu kinerja kita semua dalam melaksanakan kebijakkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun,” pungkas Bupati Madiun. (p-76)