Wawali Madiun Lakukan Sidak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

Wawali Madiun Lakukan Sidak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

Madiun, Investigasi : Hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian banyak kalangan termasuk Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto. Di hari pertama tersebut, Wakil Walikota Madiun ini melakukan sidak di 3 sekolah yaitu SMPN 13, SMAN 2 dan SDN Patihan Kota Madiun.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menurut H. Sugeng Rismiyanto sangatlah penting untuk memahami lingkungan sekolah yang baru serta lingkungan sosialnya. “Semua pelaksanaan MPLS harus sesuai dengan instruksi dari Mendikbud,” ungkapnya.

Dilanjutkan, dalam pelaksanaan MPLS nanti, peran OSIS dan siswa senior tetap diperlukan, namun kendali penuh harus pada guru. “Memang MPLS ini melibatkan siswa senior yang tergabung dalam Osis, tapi tidak full, hanya perannya membantu saja, kalau pelakasananya tetap guru," ungkap H. Sugeng Rismiyanto, Senin (18/7/16).

Kesempatan yang sama Kepala Dikbudmudora, Gandhi Hatmoko menuturkan, MPLS dilaksanakan tiga hari, Senin (18/7/2016) sampai Rabu (20/7/2016). Menurut Gandhi, konsep MPLS diserahkan ke masing-masing sekolah, mengacu Permendikbud No. 18 Tahun 2016. Berbeda dengan tahun lalu, siswa senior yang tergabung dalam OSIS, tidak dilibatkan penuh, tetapi hanya membantu hal-hal yang diperlukan. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun ini memastikan diwilayah Kota Madiun tidak akan terjadi pelaksanaan outbound berkedok MPLS.

"Harus kita tegur karena kita juga lakukan monitor kepada sekolah-sekolah. Sejauh ini laporannya bagus, tidak ada laporan sekolah yang menyelenggarakan MOS, semua sesuai Permendikbud," katanya. (p-76)

Madiun, Investigasi : Hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian banyak kalangan termasuk Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto. Di hari pertama tersebut, Wakil Walikota Madiun ini melakukan sidak di 3 sekolah yaitu SMPN 13, SMAN 2 dan SDN Patihan Kota Madiun.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menurut H. Sugeng Rismiyanto sangatlah penting untuk memahami lingkungan sekolah yang baru serta lingkungan sosialnya. “Semua pelaksanaan MPLS harus sesuai dengan instruksi dari Mendikbud,” ungkapnya.

Dilanjutkan, dalam pelaksanaan MPLS nanti, peran OSIS dan siswa senior tetap diperlukan, namun kendali penuh harus pada guru. “Memang MPLS ini melibatkan siswa senior yang tergabung dalam Osis, tapi tidak full, hanya perannya membantu saja, kalau pelakasananya tetap guru," ungkap H. Sugeng Rismiyanto, Senin (18/7/16).

Kesempatan yang sama Kepala Dikbudmudora, Gandhi Hatmoko menuturkan, MPLS dilaksanakan tiga hari, Senin (18/7/2016) sampai Rabu (20/7/2016). Menurut Gandhi, konsep MPLS diserahkan ke masing-masing sekolah, mengacu Permendikbud No. 18 Tahun 2016. Berbeda dengan tahun lalu, siswa senior yang tergabung dalam OSIS, tidak dilibatkan penuh, tetapi hanya membantu hal-hal yang diperlukan. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun ini memastikan diwilayah Kota Madiun tidak akan terjadi pelaksanaan outbound berkedok MPLS.

"Harus kita tegur karena kita juga lakukan monitor kepada sekolah-sekolah. Sejauh ini laporannya bagus, tidak ada laporan sekolah yang menyelenggarakan MOS, semua sesuai Permendikbud," katanya. (p-76)

DPRD Kabupaten Madiun Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Untuk Disahkan Menjadi Perda

DPRD Kabupaten Madiun Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Untuk Disahkan Menjadi Perda

Madiun, Investigasi : Dalam Rapat Paripurna DPRD Yang dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Joko Setiono, Senin 18 Juli 2016 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Madiun menyetujui Raperda tentangPertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Madiun TA. 2015 untuk disahkan menjadi perda yang definitive.

Moh. Sayuti, selaku Jubir menyampaikan berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri  No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keangan Daerah Kab.Madiun, serta berdasarkan hasil pembahan antara Badan Anggaran DPRD Kab.Madiun dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Tanggal 11 sampai 12 juli 2016. Maka pada Rapat ini Banggar DPRD menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.

Penyusunan dan Pembahasan Raperda tentang pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015  telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2013, serta mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 107  Peraturan DPRD No 28 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Madiun.

Dalam Rangka evaluasi dan pengukuran kinerja Pemerintah Kab. Madiun, Badan Anggaran DPRD berpedoman pada penetapan KUA dan PPAS APBD 2015, KUA dan PPAS Perubahan dasar  APBD 2015 dan informasi hasil rapat dengar pendapat Komisi-komisi, serta dokumen laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA 2015.

Untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang perlu disempurnakan dan mendapat perhatian Dengan banyaknya SILPA pelaksanaan APBD TA 2015 agar pelaksanaan dadn perhitungan pos belanja lebih dicermati di setiap SKPD sehingga terjadi penurunan SILPA bahkan silPA relatif sangat kecil karena penyerapan anggaran menjadi satu indicator prestasi kerja DKPD dan Pemerintah Kab. Madiun.

Selain itu, daftar kegiatan yang belum di selesaikan pada akhir tahun dan diselenggarakan kembali dalam tahun anggran berikutnya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di setiap tahun supaya dirinci untuk keseluruhannya sehingga sisa lebih diperhitungkan lebih rill untuk dilanjutkan pelaksanaannya atau di geser sesuai peruntukannya sekaligus dituangkan dalam perencanaan perubahan APBD.

Adanya temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinbsi Jawa Timur terdapat penganggaran belanja yang tidak sesuai substansi dan mata anggran yang seharusnya pada beberapa satauan kerja Perangkat Daerah (SKPD), oleh karena itu tahun yang akan dating kepada pengguna anggaran terutama bagi SKPD  ynag mempunyai penganggaran untuk diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama.

Penganggaran dan realisasi barang dan jasa serta belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada beberapa SKPD belum dapat melaksanakan penggunaan anggaran secara maksimal terbukti dengan masih tingginya SILPA APBD tahun 2015 oleh karena itu kepada seluruh SKPD untuk memperhatikan substansi kegiatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam menyusun mata anggaran dalam rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  (RKA SKPD).

Kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Madiun supaya lebih cermat dalam melakukan verivikasi atas alokasi anggaran pada RKA SKPD dan sekaligus melakukan pengawasan yang ketat terhadp pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RKA SKPD yang tetap ditetapkan.

System pengelolaan asset baik asset tetap dan asset bergerak pada pemerintahan Kabupaten Madiun segera dilaksanakan inventarisasi asset-aset daerah yang ada sebab masih banyak sekali asset-aset daerah yang belum tersertivikasi atas asset bergerak dimasa  yang akan dating agar menjadi lebih baik, tertib, taat dan patuh pada pelaksanaannya kepada Kepala BPKAD selaku pembantu Pengelola Barang dan seluruh kepala SKPD selaku pengguna Barang agar optimal dalam melakukan fungsi pengamanan dan administrasi atas barang milik daerah yang dikuasai dan atau menjadi kewenangan Pemerintah KAb.Madiun. disamping itu kepada seluruh Kepala SKPD untuk memperingatkan masing-masing bendahara barang supaya lebih cermat dalam pengelolaan asset-aset daerah yang dikelolanya.

Terkait kebijakan yang telah diputuskan bupati selaku kepala daerah pada waktu berkunjung di daerah daerah bahkan didesa desa yang bertemu masyarakat langsung menjadi prioritas yang utama dan segera ditindak lanjuti oleh SKPD yang berkaitan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Sementara, dalam sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom menyampaikan dalam Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Madiun TA. 2015 yang telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.

“Karena iitu merupakan agenda yang harus kita cermati bersama demi untuk kemajuan Pemerintah Kab.Madiun,” ungkap Bupati.

Dilanjutkan, Bupati Madiun menyampaikan terimakasih ynag sebesar-besarnya. Dari masukan-masukan anggota DPRD Kab. Madiun, dan kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan guna langkah perbaiakan dan penyempurnaan di waktu yang akan dating..

H. Muhtarom, S.Sos juga menyampaikan  agar Di sela-sela kesibukan yang dilaksanakan dalam pembangunan , penyelenggaraan pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, tidak lupa pada hari ini Tepat tanggal 18 Juli 2016 ada momen yang sangat penting  yaitu hari jadi Kab. Madiun  ke 448 yang kita peringati dengan mengusung Tema “KITA MANTAPKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DAN GUYUB RUKUN GUNA TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN YANG LEBIH SEJAHTERA”.

Setelah selesai acara sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun lantas menggelar acara Halal bihalan dilobi utama Gedung DPRD Kabupaten Madiun. (p-76)

Madiun, Investigasi : Dalam Rapat Paripurna DPRD Yang dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Joko Setiono, Senin 18 Juli 2016 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Madiun menyetujui Raperda tentangPertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Madiun TA. 2015 untuk disahkan menjadi perda yang definitive.

Moh. Sayuti, selaku Jubir menyampaikan berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri  No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keangan Daerah Kab.Madiun, serta berdasarkan hasil pembahan antara Badan Anggaran DPRD Kab.Madiun dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Tanggal 11 sampai 12 juli 2016. Maka pada Rapat ini Banggar DPRD menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.

Penyusunan dan Pembahasan Raperda tentang pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015  telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2013, serta mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 107  Peraturan DPRD No 28 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Madiun.

Dalam Rangka evaluasi dan pengukuran kinerja Pemerintah Kab. Madiun, Badan Anggaran DPRD berpedoman pada penetapan KUA dan PPAS APBD 2015, KUA dan PPAS Perubahan dasar  APBD 2015 dan informasi hasil rapat dengar pendapat Komisi-komisi, serta dokumen laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA 2015.

Untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang perlu disempurnakan dan mendapat perhatian Dengan banyaknya SILPA pelaksanaan APBD TA 2015 agar pelaksanaan dadn perhitungan pos belanja lebih dicermati di setiap SKPD sehingga terjadi penurunan SILPA bahkan silPA relatif sangat kecil karena penyerapan anggaran menjadi satu indicator prestasi kerja DKPD dan Pemerintah Kab. Madiun.

Selain itu, daftar kegiatan yang belum di selesaikan pada akhir tahun dan diselenggarakan kembali dalam tahun anggran berikutnya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di setiap tahun supaya dirinci untuk keseluruhannya sehingga sisa lebih diperhitungkan lebih rill untuk dilanjutkan pelaksanaannya atau di geser sesuai peruntukannya sekaligus dituangkan dalam perencanaan perubahan APBD.

Adanya temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinbsi Jawa Timur terdapat penganggaran belanja yang tidak sesuai substansi dan mata anggran yang seharusnya pada beberapa satauan kerja Perangkat Daerah (SKPD), oleh karena itu tahun yang akan dating kepada pengguna anggaran terutama bagi SKPD  ynag mempunyai penganggaran untuk diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama.

Penganggaran dan realisasi barang dan jasa serta belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada beberapa SKPD belum dapat melaksanakan penggunaan anggaran secara maksimal terbukti dengan masih tingginya SILPA APBD tahun 2015 oleh karena itu kepada seluruh SKPD untuk memperhatikan substansi kegiatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam menyusun mata anggaran dalam rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  (RKA SKPD).

Kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Madiun supaya lebih cermat dalam melakukan verivikasi atas alokasi anggaran pada RKA SKPD dan sekaligus melakukan pengawasan yang ketat terhadp pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RKA SKPD yang tetap ditetapkan.

System pengelolaan asset baik asset tetap dan asset bergerak pada pemerintahan Kabupaten Madiun segera dilaksanakan inventarisasi asset-aset daerah yang ada sebab masih banyak sekali asset-aset daerah yang belum tersertivikasi atas asset bergerak dimasa  yang akan dating agar menjadi lebih baik, tertib, taat dan patuh pada pelaksanaannya kepada Kepala BPKAD selaku pembantu Pengelola Barang dan seluruh kepala SKPD selaku pengguna Barang agar optimal dalam melakukan fungsi pengamanan dan administrasi atas barang milik daerah yang dikuasai dan atau menjadi kewenangan Pemerintah KAb.Madiun. disamping itu kepada seluruh Kepala SKPD untuk memperingatkan masing-masing bendahara barang supaya lebih cermat dalam pengelolaan asset-aset daerah yang dikelolanya.

Terkait kebijakan yang telah diputuskan bupati selaku kepala daerah pada waktu berkunjung di daerah daerah bahkan didesa desa yang bertemu masyarakat langsung menjadi prioritas yang utama dan segera ditindak lanjuti oleh SKPD yang berkaitan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Sementara, dalam sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom menyampaikan dalam Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Madiun TA. 2015 yang telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.

“Karena iitu merupakan agenda yang harus kita cermati bersama demi untuk kemajuan Pemerintah Kab.Madiun,” ungkap Bupati.

Dilanjutkan, Bupati Madiun menyampaikan terimakasih ynag sebesar-besarnya. Dari masukan-masukan anggota DPRD Kab. Madiun, dan kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan guna langkah perbaiakan dan penyempurnaan di waktu yang akan dating..

H. Muhtarom, S.Sos juga menyampaikan  agar Di sela-sela kesibukan yang dilaksanakan dalam pembangunan , penyelenggaraan pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, tidak lupa pada hari ini Tepat tanggal 18 Juli 2016 ada momen yang sangat penting  yaitu hari jadi Kab. Madiun  ke 448 yang kita peringati dengan mengusung Tema “KITA MANTAPKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DAN GUYUB RUKUN GUNA TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN YANG LEBIH SEJAHTERA”.

Setelah selesai acara sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun lantas menggelar acara Halal bihalan dilobi utama Gedung DPRD Kabupaten Madiun. (p-76)

Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun Berlangsung Khidmat

Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun Berlangsung Khidmat

Madiun, Investigasi : Puncak rangkaian Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 448 ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera di halaman Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Senin, (18/7/16). Betindak selaku Inspektur Upacara Bupati Madiun H. Muhtarom, dengan Komandan Upacara, Camat Wungu, Achmadi.

Pelaksanaan upacara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, anggota dan wakil Forpimda, Sekda, Kepala SKPD, Camat, Dirt. BUMD, TP PKK Kab. Madiun, pengurus Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun serta Gabungan Organisasi Wanita Kab. Madiun dengan peserta upacara seluruh Pejabaat Eselon III dan IV, Kepala Desa, karyawan/ti Pemkab. Madiun, Linmas, Satpam, dan Pelajar.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun, H. Muhtarom mengatakan Kabupaten Madiun saat ini telah memasuki usianya yang ke 448 tahun. Telah banyak kemajuan maupun keberhasilan yang diraih dalam berbagai bidang pembangunan.

“Hal ini diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk meningkatkan pengabdian guna mewujudkan program-program pembangunan dmi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya tantangan/kendala diharapkan bisa menjadi peluang untuk suksesnya tugas dan tanggungjawab kita kedepannya,” ungkapnya.

Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 448 Tahun 2016 ini mengambil tema “Dengan Semangat Hari Jadi ke 448 Kabupaten Madiun, Kita Mantabkan Semangat Gotong Royong dan Guyub Rukun Guna Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Madiun Yang Lebih Sejahtera”.

Menurut H. Muhtarom, dengan tema seperti ini hendaknya dapat memperkuat tekat kita untuk meningkatkan kondusifitas kinerja diseluruh jajaran Aparatur Daerah maupun masyarakat Kab. Madiun.

Kondisifitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Internal) sangat penting untuk mendorong timbulnya semangat kebersamaan yang bisa memacu tumbuhnya kreatifitas, soliditas, inovasi dan produktifitas kerja ditengah perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompeks. “Diharapkan, sebagai Aparatur Negara harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional,” lanjutnya.

Kebanggaan terukir karena berbagai keberhasilan sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Lantas H. Muhtarom menjelaskan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perkapita regional Kab. Madiun dari Rp.18.593.000,- pada 20114 dan Rp.20.464.000,- pada tahun 2015. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dari 68,60 di Tahun 2014 menjadi 69,39 di Tahun 2015. “Menurunnya jumlah Penduduk Miskin dari 83.400 jiwa menjadi 81.200 jiwa ini berkaitan erat dengan meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga ditandai dengan makin berkembangnya UMKM di Kab. Madiun dengan ditandai menurunnya Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dari 2.599 menjadi 2.213,” ujarnya lagi.

Selanjutnya, kinerja Pembangunan dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Pemkab. Madiun juga mendapatkan apresiasi dan penghargaan prestasi diberbagai bidang pembangunan antara lain : Penhargaan “Satyalancana Wira Karya” bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dari presiden RI Tahun 2015. Penghargaan “Swasti Saba Wiwerda” berhasil menyelenggarakan Kabupaten Sehat Tahun 2015 untuk Klasifikasi Pembina dari Menteri Kesehatan RI.

Penghargaan “Sertifikat Adipura Tahun 2015 kategori Kota Kecil untuk Kota Caruban yang ke tujuh kalinya. Penghargaan dari Menteri keuangan RI sebagai daerah berprestasi penerima dana Insentif Daerah TA 2016 atas Pencapaian Kinerja Kesehatan Fiskal Kinerja Pelayanan Publik serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. Predikat “B” peringkat 5 Jatim dari Meneri PAN dan RB atas Penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 yang diterimakan pada tahun 2016. Serta Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Madiun Tahun 2015 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang ketiga kalinya.

Pada kesempatan ini Bupati Madiun juga berkenan menyerahkan Reward kepada Kepala Desa yang telah mampu melunasi PBB 2016, Penghargaan kepada siswa berprestasi adalah tertib berlalu lintas dan juga kendaraan Ambulance Puskesmas. Mengakhiri kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Madiun berkenan melepaskan balon udara dengan disaksikan oleh ketua DPRD, anggota Forpimda, Sekda dan undangan lainnya dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. (p-76)

Madiun, Investigasi : Puncak rangkaian Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 448 ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera di halaman Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Senin, (18/7/16). Betindak selaku Inspektur Upacara Bupati Madiun H. Muhtarom, dengan Komandan Upacara, Camat Wungu, Achmadi.

Pelaksanaan upacara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, anggota dan wakil Forpimda, Sekda, Kepala SKPD, Camat, Dirt. BUMD, TP PKK Kab. Madiun, pengurus Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun serta Gabungan Organisasi Wanita Kab. Madiun dengan peserta upacara seluruh Pejabaat Eselon III dan IV, Kepala Desa, karyawan/ti Pemkab. Madiun, Linmas, Satpam, dan Pelajar.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun, H. Muhtarom mengatakan Kabupaten Madiun saat ini telah memasuki usianya yang ke 448 tahun. Telah banyak kemajuan maupun keberhasilan yang diraih dalam berbagai bidang pembangunan.

“Hal ini diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk meningkatkan pengabdian guna mewujudkan program-program pembangunan dmi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya tantangan/kendala diharapkan bisa menjadi peluang untuk suksesnya tugas dan tanggungjawab kita kedepannya,” ungkapnya.

Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 448 Tahun 2016 ini mengambil tema “Dengan Semangat Hari Jadi ke 448 Kabupaten Madiun, Kita Mantabkan Semangat Gotong Royong dan Guyub Rukun Guna Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Madiun Yang Lebih Sejahtera”.

Menurut H. Muhtarom, dengan tema seperti ini hendaknya dapat memperkuat tekat kita untuk meningkatkan kondusifitas kinerja diseluruh jajaran Aparatur Daerah maupun masyarakat Kab. Madiun.

Kondisifitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Internal) sangat penting untuk mendorong timbulnya semangat kebersamaan yang bisa memacu tumbuhnya kreatifitas, soliditas, inovasi dan produktifitas kerja ditengah perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompeks. “Diharapkan, sebagai Aparatur Negara harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional,” lanjutnya.

Kebanggaan terukir karena berbagai keberhasilan sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Lantas H. Muhtarom menjelaskan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perkapita regional Kab. Madiun dari Rp.18.593.000,- pada 20114 dan Rp.20.464.000,- pada tahun 2015. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dari 68,60 di Tahun 2014 menjadi 69,39 di Tahun 2015. “Menurunnya jumlah Penduduk Miskin dari 83.400 jiwa menjadi 81.200 jiwa ini berkaitan erat dengan meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga ditandai dengan makin berkembangnya UMKM di Kab. Madiun dengan ditandai menurunnya Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dari 2.599 menjadi 2.213,” ujarnya lagi.

Selanjutnya, kinerja Pembangunan dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Pemkab. Madiun juga mendapatkan apresiasi dan penghargaan prestasi diberbagai bidang pembangunan antara lain : Penhargaan “Satyalancana Wira Karya” bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dari presiden RI Tahun 2015. Penghargaan “Swasti Saba Wiwerda” berhasil menyelenggarakan Kabupaten Sehat Tahun 2015 untuk Klasifikasi Pembina dari Menteri Kesehatan RI.

Penghargaan “Sertifikat Adipura Tahun 2015 kategori Kota Kecil untuk Kota Caruban yang ke tujuh kalinya. Penghargaan dari Menteri keuangan RI sebagai daerah berprestasi penerima dana Insentif Daerah TA 2016 atas Pencapaian Kinerja Kesehatan Fiskal Kinerja Pelayanan Publik serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. Predikat “B” peringkat 5 Jatim dari Meneri PAN dan RB atas Penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 yang diterimakan pada tahun 2016. Serta Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Madiun Tahun 2015 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang ketiga kalinya.

Pada kesempatan ini Bupati Madiun juga berkenan menyerahkan Reward kepada Kepala Desa yang telah mampu melunasi PBB 2016, Penghargaan kepada siswa berprestasi adalah tertib berlalu lintas dan juga kendaraan Ambulance Puskesmas. Mengakhiri kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Madiun berkenan melepaskan balon udara dengan disaksikan oleh ketua DPRD, anggota Forpimda, Sekda dan undangan lainnya dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. (p-76)