Lakukan Pungli, Kasek SMKN 1 Kare Dilaporkan Ke Polres Madiun

Lakukan Pungli, Kasek SMKN 1 Kare Dilaporkan Ke Polres Madiun

Madiun, Investigasi ; Sebanyak 12 orangtua siswa/siswi SMK Negeri 1 Kare, Kabupaten Madiun, mendatangi Satreskrim Polres Madiun kabupaten untuk melaporkan dugaan sejumlah Pungutan Liar (Pungli) di sekolah tersebut, Senin (7/3/2016).

Kedatangan belasan orangtua siswa SMK Negeri 1 Kare itu dengan membawa sejumlah bukti-bukti kwitansi dari SMK Negeri 1 Kare.Bukti kuitansi terdiri dari UKK sebanyak 55 lembar, Prakerin 13 lembar dan UAS 12 lembar. 

Dasrianto, salah seorang dari orang tua siswa mengatakan laporan ke Polres itu terkait sejumlah dugaan Pungli, diantaranya biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Praktek Kerja Industri (Prakerin)."Kami melapor tidak hanya lisan tapi kami juga melengkapi dengan bukti kuitansi yang diberikan SMK Negeri 1 Kare. Karena pungutan itu tanpa diketahui Komite SMKN Negeri 1 Kare," kata Dasrianto seusai melapor, "Pungli itu disertai ancamam, jika belum membayar, murid tidak dibolehkan ikut UAS, dan Prakerin atau UKK,"katanya.

Sementara menurut Sudarto, orangtua siswa lainnya, kalau orangtua tetap bergeming, orangtua dipanggil menghadap pimpinan SMK Negeri 1 Kare, dan seketika diminta membayar UKK dan Prakerin. Jika keberatan, orangtua siswa diminta mengangsur dua kali.

"Kami sempat tanyakan kepada sekolah, mengapa belum ada persetujuan dari KS, mendapat jawaban dianggap gampang atau dikonsultasikan hingga dianggap hak sekolah," kata Sudarto kepada media INVESTIGASI.

Dikatakan Sudarto, Pungli itu mestinya tidak perlu ada, karena itu sudah dibiayai melalui Bantuan Operasi Sekolah (BOS). "Kalau SMK Negeri 1 Kare masih mengenakan Pungli, mestinya tidak sampai sebesar dana BOS yang diberikan pemerintah. Saya anggap sekolah tidak transparan dalam meminta pungutan tambahan kepada murid," ungkapnya.

Kasek SMK Negeri Kare ini informasinya, pernah juga dilaporkan ke Polres Madiun juga terkait kasus Pungli, namun hingga Kasat Reskrim setempat dimutasi, laporan tersebut belum sampai diproses.

Ketika ditanyakan sikap anggota Polres Madiun yang menerima laporannya, Dasrianto dan orangtua siswa lainnya, menyatakan petugas berjanji akan memproses secepatnya laporannya dan akan memanggil pihak SMK Negeri 1 Kare untuk klarifikasi.

"Kami menunggu sampai Kasek SMK Negeri 1 Kare pulang dari umroh sekitar tanggal 15 Maret mendatang. Karena itu kita buktikan janji petugas yang akan memproses laporan ke 12 orangtua siswa itu secepatnya," tutup para orang tua murid. (pgh)

Madiun, Investigasi ; Sebanyak 12 orangtua siswa/siswi SMK Negeri 1 Kare, Kabupaten Madiun, mendatangi Satreskrim Polres Madiun kabupaten untuk melaporkan dugaan sejumlah Pungutan Liar (Pungli) di sekolah tersebut, Senin (7/3/2016).

Kedatangan belasan orangtua siswa SMK Negeri 1 Kare itu dengan membawa sejumlah bukti-bukti kwitansi dari SMK Negeri 1 Kare.Bukti kuitansi terdiri dari UKK sebanyak 55 lembar, Prakerin 13 lembar dan UAS 12 lembar. 

Dasrianto, salah seorang dari orang tua siswa mengatakan laporan ke Polres itu terkait sejumlah dugaan Pungli, diantaranya biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Praktek Kerja Industri (Prakerin)."Kami melapor tidak hanya lisan tapi kami juga melengkapi dengan bukti kuitansi yang diberikan SMK Negeri 1 Kare. Karena pungutan itu tanpa diketahui Komite SMKN Negeri 1 Kare," kata Dasrianto seusai melapor, "Pungli itu disertai ancamam, jika belum membayar, murid tidak dibolehkan ikut UAS, dan Prakerin atau UKK,"katanya.

Sementara menurut Sudarto, orangtua siswa lainnya, kalau orangtua tetap bergeming, orangtua dipanggil menghadap pimpinan SMK Negeri 1 Kare, dan seketika diminta membayar UKK dan Prakerin. Jika keberatan, orangtua siswa diminta mengangsur dua kali.

"Kami sempat tanyakan kepada sekolah, mengapa belum ada persetujuan dari KS, mendapat jawaban dianggap gampang atau dikonsultasikan hingga dianggap hak sekolah," kata Sudarto kepada media INVESTIGASI.

Dikatakan Sudarto, Pungli itu mestinya tidak perlu ada, karena itu sudah dibiayai melalui Bantuan Operasi Sekolah (BOS). "Kalau SMK Negeri 1 Kare masih mengenakan Pungli, mestinya tidak sampai sebesar dana BOS yang diberikan pemerintah. Saya anggap sekolah tidak transparan dalam meminta pungutan tambahan kepada murid," ungkapnya.

Kasek SMK Negeri Kare ini informasinya, pernah juga dilaporkan ke Polres Madiun juga terkait kasus Pungli, namun hingga Kasat Reskrim setempat dimutasi, laporan tersebut belum sampai diproses.

Ketika ditanyakan sikap anggota Polres Madiun yang menerima laporannya, Dasrianto dan orangtua siswa lainnya, menyatakan petugas berjanji akan memproses secepatnya laporannya dan akan memanggil pihak SMK Negeri 1 Kare untuk klarifikasi.

"Kami menunggu sampai Kasek SMK Negeri 1 Kare pulang dari umroh sekitar tanggal 15 Maret mendatang. Karena itu kita buktikan janji petugas yang akan memproses laporan ke 12 orangtua siswa itu secepatnya," tutup para orang tua murid. (pgh)

Distribusi SPPT dan PBB Lancar, Butuh Komitmen Untuk Mengejar Target Agar Optimal

Distribusi SPPT dan PBB Lancar, Butuh Komitmen Untuk Mengejar Target Agar Optimal

Madiun, Investigasi ; Tahun 2016 ini, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Madiun telah mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 405,020 lembar serta mendistribusikannya ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

Untuk Kecamatan Dolopo, dari 12 Desa semua SPPT dan PBB sudah di distribusikan ke masing-masing desa. Menurut Awang Erfianto dan Abu Kasha, Staf Dipenda untuk wilayah Kecamatan Dolopo, proses pendistribusian ke masing-masing desa se Kecamatan Dolopo berjalan dengan lancar. Pihaknya hanya mengawasi pendistribusian, terkait masalah pembayaran, masyarakat langsung membayar ke masing-masing perangkat yang sudah ditunjuk.

Setelah menerima pembayaran SPPT dan PBB dari masyarakat, perangkat desa langsung membayarnya ke Bank Jatim. “Secara umum semuanya lancar, bila ada permasalahan itupun sewaktu proses pembayaran di Bank Jatim,” ujar Awang Erfianto dan Abu Kasha, Kamis (7/3/16) pada Koran Investigasi New.

Dijelaskan, permasalahan tersebut terletak pada pengetikan nama sewaktu di Bank Jatim. Apabila salah pengetikan nama sedikit saja, dikomputer Bank Jatim tidak muncul. “Ini yang merepotkan, tetapi untuk yang lainnya tidak ada masalah,” tegasnya.

Senada, Setyo Gunawan, Kasun Bader mengatakan selama ini pembayaran SPPT dan PBB dari masyarakat tidak ada masalah. Bahkan pihak desanya sangat proaktif terkait dengan SPPT dan PBB. “Biasanya apabila tagihan kurang sedikit, oleh Kepala Desa langsung ditutup, sehingga total tagihan bisa seratus persen,” ujar Kasun Desa Bader, Kecamatan Dolopo.

Dilanjutkan, apabila SPPT dan PBB dibayar sebelum jatuh tempo, maka pihak desa akan mendapat reward atau apresiasi dari Dipenda Kabupaten Madiun. “Makanya, begitu SPPT dan PBB sudah dibagikan, maka kita langsung bagikan untuk kejar target,” ujarnya.

Sementara itu, Indra Setyawan, Kepala Dispenda Kabupaten Madiun mengatakan target Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun ini  mencapai 14,5 miliar. “Target kita untuk tahun 2016 ini adalah 14,5 miliar, ada kenaikan dari tahun lalu yang hanya sebesar 12,5 miliar.” ungkap Indra Setyawan disela-sela Rapat Optimalisasi Pajak dan Restribusi. Senin (7/3/16).

Dijelaskan, di tahun 2015, disektor SP PT-BPP-P2 masih ada tunggakan sekitar 1 miliar. Dan ini nantinya akan diselesaikan ditahun 2016. “Untuk mencapai hal itu, kita sekarang ini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa merealisasi pembayaran PBB ditahun 2015 yang masih ada tunggakan,” tegasnya.

Dispenda Kabupaten Madiun menargetkan realisasi pembayaran PBB bisa terselesaikan tepat waktu. Selain itu, pengawasan pembayaran PBB akan diperketat agar tidak terjadi tunggakan seperti tahun lalu.”Mengacu pada pemeriksaan BPK, hutang akan tetap ditagih dan wajib untuk dilunasi,” tegasnya lagi.

Diharapkan, kedepan ada komitmen dan perbaikkan kinerja, sehingga target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. “Saya optimis semua bisa berjalan dengan lancar, memang butuh komitmen bersama, sehingga bisa mencapai target yang diinginkan,” pungkas Indra Setyawan. (p-76)

Madiun, Investigasi ; Tahun 2016 ini, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Madiun telah mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 405,020 lembar serta mendistribusikannya ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

Untuk Kecamatan Dolopo, dari 12 Desa semua SPPT dan PBB sudah di distribusikan ke masing-masing desa. Menurut Awang Erfianto dan Abu Kasha, Staf Dipenda untuk wilayah Kecamatan Dolopo, proses pendistribusian ke masing-masing desa se Kecamatan Dolopo berjalan dengan lancar. Pihaknya hanya mengawasi pendistribusian, terkait masalah pembayaran, masyarakat langsung membayar ke masing-masing perangkat yang sudah ditunjuk.

Setelah menerima pembayaran SPPT dan PBB dari masyarakat, perangkat desa langsung membayarnya ke Bank Jatim. “Secara umum semuanya lancar, bila ada permasalahan itupun sewaktu proses pembayaran di Bank Jatim,” ujar Awang Erfianto dan Abu Kasha, Kamis (7/3/16) pada Koran Investigasi New.

Dijelaskan, permasalahan tersebut terletak pada pengetikan nama sewaktu di Bank Jatim. Apabila salah pengetikan nama sedikit saja, dikomputer Bank Jatim tidak muncul. “Ini yang merepotkan, tetapi untuk yang lainnya tidak ada masalah,” tegasnya.

Senada, Setyo Gunawan, Kasun Bader mengatakan selama ini pembayaran SPPT dan PBB dari masyarakat tidak ada masalah. Bahkan pihak desanya sangat proaktif terkait dengan SPPT dan PBB. “Biasanya apabila tagihan kurang sedikit, oleh Kepala Desa langsung ditutup, sehingga total tagihan bisa seratus persen,” ujar Kasun Desa Bader, Kecamatan Dolopo.

Dilanjutkan, apabila SPPT dan PBB dibayar sebelum jatuh tempo, maka pihak desa akan mendapat reward atau apresiasi dari Dipenda Kabupaten Madiun. “Makanya, begitu SPPT dan PBB sudah dibagikan, maka kita langsung bagikan untuk kejar target,” ujarnya.

Sementara itu, Indra Setyawan, Kepala Dispenda Kabupaten Madiun mengatakan target Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun ini  mencapai 14,5 miliar. “Target kita untuk tahun 2016 ini adalah 14,5 miliar, ada kenaikan dari tahun lalu yang hanya sebesar 12,5 miliar.” ungkap Indra Setyawan disela-sela Rapat Optimalisasi Pajak dan Restribusi. Senin (7/3/16).

Dijelaskan, di tahun 2015, disektor SP PT-BPP-P2 masih ada tunggakan sekitar 1 miliar. Dan ini nantinya akan diselesaikan ditahun 2016. “Untuk mencapai hal itu, kita sekarang ini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa merealisasi pembayaran PBB ditahun 2015 yang masih ada tunggakan,” tegasnya.

Dispenda Kabupaten Madiun menargetkan realisasi pembayaran PBB bisa terselesaikan tepat waktu. Selain itu, pengawasan pembayaran PBB akan diperketat agar tidak terjadi tunggakan seperti tahun lalu.”Mengacu pada pemeriksaan BPK, hutang akan tetap ditagih dan wajib untuk dilunasi,” tegasnya lagi.

Diharapkan, kedepan ada komitmen dan perbaikkan kinerja, sehingga target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. “Saya optimis semua bisa berjalan dengan lancar, memang butuh komitmen bersama, sehingga bisa mencapai target yang diinginkan,” pungkas Indra Setyawan. (p-76)

Bupati Madiun Buka Pencanangan PIN 2016 Di Balai Desa Grobogan

Bupati Madiun Buka Pencanangan PIN 2016 Di Balai Desa Grobogan

Madiun, Investigasi : Komitmen Indonesia untuk eradikasi polio global tahun 2020, maka perlu dilakukan strategi Nasional berupa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini yaitu penguatan imunisasi rutin.

Mengacu hal tersebut, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio pada tanggal 8 -15 Maret 2016 dengan sasaran 0-59 bulan dilaksanakan. Peralihan pemakaian vaksin Trivalent Oral Polio Vaccine (TOPV) ke Bivalent Oral Polio Vaccine (BOPV) pada tanggal 4 April 2016 dan Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam program imunisasi rutin pada bulan Juli 2016 di seluruh Indonesia kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta karena sudah mengintroduksi IPV sejak bulan September  Tahun 2007.

Pelaksanaan PIN di Kabupaten Madiun dilaksanakan di Balai Ds. Grobogan Kec. Jiwan. Pencanangan PIN 2016 ini dibuka langsung oleh Bupati Madiun, H. Muhtarom, dengan disaksikan oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten Staf Ahli, Kepala SKPD, Dirt. Rumah Sakit Daerah Kab. Madiun, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Camat, Kepala Puskesmas se Kabupaten Madiun.

Dikatakan, bahwa Imunisasi penting untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (PD3I) salah satunya adalah penyakit polio. “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa penyakit polio merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang kebanyakan menyerang anak-anak dan bisa menyebabkan kelumpuhan yang permanen,” ungkap Bupati Madiun.

Untuk menanggulangi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk pembasmian penyakit polio yaitu dengan melaksanakan dengan imunisasi rutin, yaitu pemberian vaksin polio 4 kali pada bayi. ”Pekan Imunisasi Nasional (PIN) juga sudah kita laksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1995, 1996, 1997, 2002 dan 2005, yang diikuti pelaksanaan survey lumpuh layu,” lanjut H. Muhtarom.

 Dijabarkan lebih lanjut, bahwa  Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang telah di laksanakan berhasil, namun pada April tahun 2005 telah diketemukan virus polio liar di Sukabumi Jawa Barat, yang merupakan virus importasi dari luar negeri. Sampai dengan saat ini dilaporkan telah terjadi 189 kasus positif virus polio liar di 13 Kabupaten dan 5 Provinsi di Indonesia.

”Imunisasi  polio sangatlah penting untuk mencegah penyakit polio pada anak, selain berdampak pada anak juga berdampak pada masyarakat karena bisa memutus mata rantai penularan penyakit yang ditimbulkannya,” tegasnya.

Untuk itu Bupati Madiun menghimbau agar keluarga yang mempunyai anak usia 0-59 bulan untuk datang bersama anaknya ke pos PIN terdekat untuk mendapatkan imunisasi polio pada tanggal 8 – 15 Maret 2016, “Agar anak-anak kita menjadi generasi yang sehat dan sejahtera,” pungkas Bupati Madiun.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, Soelistyo Widyantono melaporkan,  bahwa tujuan dilaksanakannya PIN Polio 2016 ini adalah untuk mengurangi resiko penularan terhadap virus polio yang datang dari negara lain (importasi) sekaligus untuk memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi. Cakupan anak yang diimunisasi polio pada saat PIN > 95 % dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada anak usia     0 – 59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

 Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 dilaksanakan mulai   tanggal 8 – 15 Maret 2016 dengan sasaran balita usia 0 – 59 yang jumlahnya mencapai 42.877 balita. Sedangkan jumlah pos PIN yang tersedia sebanyak 894 pos dengan didukung oleh 410 orang tenaga. Vaksin

 Menandai pelaksanaan PIN Polio Tahun 2016 ini Bupati Madiun bersama Ketua TP PKK Kab. Madiun dengan diikuti oleh undangan lainnya berkenan meneteskan vaksin Polio secara simbolis kepada Balita yang hadir pada pencanangan PIN Tahun 2016 di Balai Ds. Grobogan Kec. Jiwan. (p-76/adv)

Madiun, Investigasi : Komitmen Indonesia untuk eradikasi polio global tahun 2020, maka perlu dilakukan strategi Nasional berupa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini yaitu penguatan imunisasi rutin.

Mengacu hal tersebut, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio pada tanggal 8 -15 Maret 2016 dengan sasaran 0-59 bulan dilaksanakan. Peralihan pemakaian vaksin Trivalent Oral Polio Vaccine (TOPV) ke Bivalent Oral Polio Vaccine (BOPV) pada tanggal 4 April 2016 dan Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam program imunisasi rutin pada bulan Juli 2016 di seluruh Indonesia kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta karena sudah mengintroduksi IPV sejak bulan September  Tahun 2007.

Pelaksanaan PIN di Kabupaten Madiun dilaksanakan di Balai Ds. Grobogan Kec. Jiwan. Pencanangan PIN 2016 ini dibuka langsung oleh Bupati Madiun, H. Muhtarom, dengan disaksikan oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten Staf Ahli, Kepala SKPD, Dirt. Rumah Sakit Daerah Kab. Madiun, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Camat, Kepala Puskesmas se Kabupaten Madiun.

Dikatakan, bahwa Imunisasi penting untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (PD3I) salah satunya adalah penyakit polio. “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa penyakit polio merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang kebanyakan menyerang anak-anak dan bisa menyebabkan kelumpuhan yang permanen,” ungkap Bupati Madiun.

Untuk menanggulangi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk pembasmian penyakit polio yaitu dengan melaksanakan dengan imunisasi rutin, yaitu pemberian vaksin polio 4 kali pada bayi. ”Pekan Imunisasi Nasional (PIN) juga sudah kita laksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1995, 1996, 1997, 2002 dan 2005, yang diikuti pelaksanaan survey lumpuh layu,” lanjut H. Muhtarom.

 Dijabarkan lebih lanjut, bahwa  Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang telah di laksanakan berhasil, namun pada April tahun 2005 telah diketemukan virus polio liar di Sukabumi Jawa Barat, yang merupakan virus importasi dari luar negeri. Sampai dengan saat ini dilaporkan telah terjadi 189 kasus positif virus polio liar di 13 Kabupaten dan 5 Provinsi di Indonesia.

”Imunisasi  polio sangatlah penting untuk mencegah penyakit polio pada anak, selain berdampak pada anak juga berdampak pada masyarakat karena bisa memutus mata rantai penularan penyakit yang ditimbulkannya,” tegasnya.

Untuk itu Bupati Madiun menghimbau agar keluarga yang mempunyai anak usia 0-59 bulan untuk datang bersama anaknya ke pos PIN terdekat untuk mendapatkan imunisasi polio pada tanggal 8 – 15 Maret 2016, “Agar anak-anak kita menjadi generasi yang sehat dan sejahtera,” pungkas Bupati Madiun.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, Soelistyo Widyantono melaporkan,  bahwa tujuan dilaksanakannya PIN Polio 2016 ini adalah untuk mengurangi resiko penularan terhadap virus polio yang datang dari negara lain (importasi) sekaligus untuk memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi. Cakupan anak yang diimunisasi polio pada saat PIN > 95 % dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada anak usia     0 – 59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

 Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 dilaksanakan mulai   tanggal 8 – 15 Maret 2016 dengan sasaran balita usia 0 – 59 yang jumlahnya mencapai 42.877 balita. Sedangkan jumlah pos PIN yang tersedia sebanyak 894 pos dengan didukung oleh 410 orang tenaga. Vaksin

 Menandai pelaksanaan PIN Polio Tahun 2016 ini Bupati Madiun bersama Ketua TP PKK Kab. Madiun dengan diikuti oleh undangan lainnya berkenan meneteskan vaksin Polio secara simbolis kepada Balita yang hadir pada pencanangan PIN Tahun 2016 di Balai Ds. Grobogan Kec. Jiwan. (p-76/adv)

Putus Mata rantai Polio, Pemkot Laksanakan PIN Serentak

Putus Mata rantai Polio, Pemkot Laksanakan PIN Serentak

Madiun Kota, Investigasi : Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 8 -15 Maret 2016 dengan sasaran anak usia 0-59 bulan. Ini merupakan peralihan pemakaian vaksin Trivalent Oral Polio Vaccine (TOPV) ke Bivalent Oral Polio Vaccine (BOPV) pada tanggal 4 April 2016 dan Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam program imunisasi rutin pada bulan Juli 2016 di seluruh Indonesia.

Di Kota Madiun, Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2016 dibuka oleh Walikota, H. Bambang Irianto di Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman dan dihadiri oleh Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekda, Perwakilan Dinkes Jawa Timur, Camat, Lurah.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun, Kusuma Wardhani mengatakan bahwa untuk mengurangi resiko penularan terhadap virus polio yang datang dari negara lain (importasi) sekaligus untuk memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi. Cakupan anak yang diimunisasi polio pada saat PIN > 95 % dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada anak usia     0 – 59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

“Kami mengharap dukungan dari Pemerintah Kota serta masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus polio di Kota Madiun,” kata Kusuma Wardhani, Selasa (8/3/16) di Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Lebih lanjut dikatakan, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) ini akan dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 15 Maret serentak di Kota Madiun, “Kami melaksanakan di Rumah Sakit, Puskesmas, Paud dan tempat umum,” Lanjutnya.

Dijelaskan, vaksinasi ini akan dikerjakan oleh Petugas Kesehatan, Guru PAUD dan lainya dengan sasarannya anak umur 0 s/d 59 bulan.

Sementara itu, Walikota Madiun menjelaskan bahwa anak adalah modal yang strategis sebagai generasi penerus bangsa ini. “Kalau anak tidak dimodali kesehatan terus siapa yang akan meneruskan kita,” Tanya walikota Madiun pada undangan.

Dilanjutkan, Anak harus diperhatikan pola makan dan gizinya agar pintar sehingga nantinya tercipta generasi muda yang cerdas yang baik dan benar. “Kita berharap bisa membina generasi muda dengan baik dan benar,” pungkas Walikota Madiun.

Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional di Kota Madiun ditandai dengan pemukulan gong oleh Walikota Madiun dan diteruskan pemberian vaksin Polio pada anak secara simbolis oleh walikota Madiun dan Ketua TP PKK Kota Madiun dan jajarannya. (p-76)

Madiun Kota, Investigasi : Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 8 -15 Maret 2016 dengan sasaran anak usia 0-59 bulan. Ini merupakan peralihan pemakaian vaksin Trivalent Oral Polio Vaccine (TOPV) ke Bivalent Oral Polio Vaccine (BOPV) pada tanggal 4 April 2016 dan Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam program imunisasi rutin pada bulan Juli 2016 di seluruh Indonesia.

Di Kota Madiun, Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2016 dibuka oleh Walikota, H. Bambang Irianto di Kantor Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman dan dihadiri oleh Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekda, Perwakilan Dinkes Jawa Timur, Camat, Lurah.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun, Kusuma Wardhani mengatakan bahwa untuk mengurangi resiko penularan terhadap virus polio yang datang dari negara lain (importasi) sekaligus untuk memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi. Cakupan anak yang diimunisasi polio pada saat PIN > 95 % dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada anak usia     0 – 59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

“Kami mengharap dukungan dari Pemerintah Kota serta masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus polio di Kota Madiun,” kata Kusuma Wardhani, Selasa (8/3/16) di Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Lebih lanjut dikatakan, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) ini akan dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 15 Maret serentak di Kota Madiun, “Kami melaksanakan di Rumah Sakit, Puskesmas, Paud dan tempat umum,” Lanjutnya.

Dijelaskan, vaksinasi ini akan dikerjakan oleh Petugas Kesehatan, Guru PAUD dan lainya dengan sasarannya anak umur 0 s/d 59 bulan.

Sementara itu, Walikota Madiun menjelaskan bahwa anak adalah modal yang strategis sebagai generasi penerus bangsa ini. “Kalau anak tidak dimodali kesehatan terus siapa yang akan meneruskan kita,” Tanya walikota Madiun pada undangan.

Dilanjutkan, Anak harus diperhatikan pola makan dan gizinya agar pintar sehingga nantinya tercipta generasi muda yang cerdas yang baik dan benar. “Kita berharap bisa membina generasi muda dengan baik dan benar,” pungkas Walikota Madiun.

Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional di Kota Madiun ditandai dengan pemukulan gong oleh Walikota Madiun dan diteruskan pemberian vaksin Polio pada anak secara simbolis oleh walikota Madiun dan Ketua TP PKK Kota Madiun dan jajarannya. (p-76)

Walikota Madiun Ogah Tanggapi Pledoi Mantan Anak Buahnya

Walikota Madiun Ogah Tanggapi Pledoi Mantan Anak Buahnya

Madiun Kota, Investigasi : Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Jawa Timur, Paris Pasaribu, membantah telah menerima aliran dana sebesar Rp.500 juta sebagai kompensasi ‘pengamanan’ kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Embung di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang menyeret mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Subiyanto selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Maryani selaku konsultan perencana sebagai tersangka yang kini statusnya telah menjadi terdakwa.

Melalui Kasi Intelijen, Abdul Faried, Kajari Madiun Paris Pasaribu, membantah apa yang disampaikan oleh terdakwa Agus Subiyanto dalam pledoi ‘blak-blakan’ di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

“Ini kan pernyataan terdakwa (Agus Subiyanto) di persidangan. Artinya, ketika terdakwa dalam keadaan terdesak, syah-syah saja bagi dia. Tapi apapun yang disampaikan terdakwa, itu tidak benar. Kecuali yang menyampaikan itu adalah saksi,” kata Kajari Madiun Paris Pasaribu, melalui Kasi Intelijen, Abdul Farid, kepada wartawan, Senin 14 Maret 2016.

Setelah itu, Kasus Embung Pilangbango bergulir bak bola panas. Dalam pledoi setebal 20 halaman dan bermaterai yang disampaikan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya, Senin (7/3), terdakwa Agus Kusbiyanto menyebut, ada pertemuan di hotel JW Marriot Surabaya antara Walikota Madiun Bambang Irianto, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun saat itu yakni Suluh Dumadi dan rekanan yang mengerjakan proyek Embung, Andik Sulaksono.

Dalam pledoi itu juga kata Agus, pertemuan ini untuk ‘mengondisikan pengamanan’ proyek Embung dan terjadi kesepakatan sebesar satu milyar rupiah. Namun karena uang dalam bentuk rupiah terlalu banyak, kemudian uang itu ditukar dengan mata uang dollar Amerika. Apa yang disampaikan Agus dalam pledoi, merupakan cerita salah satu pejabat Pemkot Madiun, yakni Sadikun, kepada Agus.

Sementara itu, Walikota Madiun Jawa Timur, H Bambang Irianto, enggan menanggapi secara serius terkait pledoi (pembelaan) mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agus Subiyanto, yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Embung di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Dikatakan, pledoi mantan bawahannya tersebut terkesan menyudutkan diri. “Kita bicara fakta, kalau itu katanya, terus negoro ki arep dadi opo (negara ini mau jadi apa). Jerene neng mahku nggowo duwit sak koper (katanya ke rumah dinas bawa uang satu tas). Tapi katanya,” kata Walikota Madiun H Bambang Irianto, kepada wartawan, Selasa 15 Maret 2016.

Begitu juga dengan adanya pertemuan di hotel JW Marriot Surabaya yang dihadiri oleh mantan Kajari Madiun Suluh Dumadi (kini jaksa fungsional di Kejagung), Walikota Madiun Bambang Irianto, pelaksana proyek Embung Andik Sulaksono untuk membicarakan masalah uang ‘pengamanan’ sebesar satu milyar rupiah, juga dibantahnya. “Itu juga tidak benar. Kita bekerja secara profesional,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Agus Subiyanto, dituntut selama 7 tahun penjara, membayar uang penggganti Rp.4,1 milyar subsider 3,5 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsider 3 bulan kurungan. Merasa dikorbankan, kemudian dalam pledoinya, ia `menyanyi`. (p-76)

Madiun Kota, Investigasi : Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Jawa Timur, Paris Pasaribu, membantah telah menerima aliran dana sebesar Rp.500 juta sebagai kompensasi ‘pengamanan’ kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Embung di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang menyeret mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Subiyanto selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Maryani selaku konsultan perencana sebagai tersangka yang kini statusnya telah menjadi terdakwa.

Melalui Kasi Intelijen, Abdul Faried, Kajari Madiun Paris Pasaribu, membantah apa yang disampaikan oleh terdakwa Agus Subiyanto dalam pledoi ‘blak-blakan’ di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

“Ini kan pernyataan terdakwa (Agus Subiyanto) di persidangan. Artinya, ketika terdakwa dalam keadaan terdesak, syah-syah saja bagi dia. Tapi apapun yang disampaikan terdakwa, itu tidak benar. Kecuali yang menyampaikan itu adalah saksi,” kata Kajari Madiun Paris Pasaribu, melalui Kasi Intelijen, Abdul Farid, kepada wartawan, Senin 14 Maret 2016.

Setelah itu, Kasus Embung Pilangbango bergulir bak bola panas. Dalam pledoi setebal 20 halaman dan bermaterai yang disampaikan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya, Senin (7/3), terdakwa Agus Kusbiyanto menyebut, ada pertemuan di hotel JW Marriot Surabaya antara Walikota Madiun Bambang Irianto, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun saat itu yakni Suluh Dumadi dan rekanan yang mengerjakan proyek Embung, Andik Sulaksono.

Dalam pledoi itu juga kata Agus, pertemuan ini untuk ‘mengondisikan pengamanan’ proyek Embung dan terjadi kesepakatan sebesar satu milyar rupiah. Namun karena uang dalam bentuk rupiah terlalu banyak, kemudian uang itu ditukar dengan mata uang dollar Amerika. Apa yang disampaikan Agus dalam pledoi, merupakan cerita salah satu pejabat Pemkot Madiun, yakni Sadikun, kepada Agus.

Sementara itu, Walikota Madiun Jawa Timur, H Bambang Irianto, enggan menanggapi secara serius terkait pledoi (pembelaan) mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agus Subiyanto, yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Embung di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Dikatakan, pledoi mantan bawahannya tersebut terkesan menyudutkan diri. “Kita bicara fakta, kalau itu katanya, terus negoro ki arep dadi opo (negara ini mau jadi apa). Jerene neng mahku nggowo duwit sak koper (katanya ke rumah dinas bawa uang satu tas). Tapi katanya,” kata Walikota Madiun H Bambang Irianto, kepada wartawan, Selasa 15 Maret 2016.

Begitu juga dengan adanya pertemuan di hotel JW Marriot Surabaya yang dihadiri oleh mantan Kajari Madiun Suluh Dumadi (kini jaksa fungsional di Kejagung), Walikota Madiun Bambang Irianto, pelaksana proyek Embung Andik Sulaksono untuk membicarakan masalah uang ‘pengamanan’ sebesar satu milyar rupiah, juga dibantahnya. “Itu juga tidak benar. Kita bekerja secara profesional,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Agus Subiyanto, dituntut selama 7 tahun penjara, membayar uang penggganti Rp.4,1 milyar subsider 3,5 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsider 3 bulan kurungan. Merasa dikorbankan, kemudian dalam pledoinya, ia `menyanyi`. (p-76)