Agustinus,
salah satu pedagang dilokasi tersebut menuturkan bahwa dirinya mengaku kecewa
dengan langkah PT KAI yang melakukan pembongkaran asset. Karena selama ini
warga belum mendapat sosialisasi dari PT KAI. Sosialisasi justru datang dari
Pemkot Madiun Desember 2015 lalu. Namun isi sosialisasi itu menyebutkan jika
bangunan dan fasilitas umum itu milik Pemkot Madiun.
“Kalau yang
meminta Pemkot Madiun, kami bisa menerima. Tapi ini tiba-tiba PT KAI melakukan
penggusuran. Beberapa hari lalu kami juga sempat diberi surat pemberitahuan
dari PT KAI. Intinya, kalau ada barang-barang yang rusak akibat pembongkaran,
bukan tanggungjawab PT KAI,” kata Agustinus, kepada wartawan. Senin, (21/3/16).
untuk membela
nasib para pedagang yang cemas lapaknya bakal ikut tergusur, Wakil Ketua DPRD
Kota Madiun, Didik S dan Armaya (Yayak) langsung terjun ke lokasi. Kedua anggota
DPRD tersebut meminta PT. KAI untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu
apabila ingin eksyen (Mengambil tindakan) sehingga tidak menimbulkan hal-hal
yant tidak diinginkan. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi
suasana Kota Madiun sekarang ini sudah kondusif,” tegas Yayak pada Wartawan.
“Pembongkaran
bangunan bertujuan untuk akses jalan menuju kantor mekanik. Karena kami
memerlukan akses yang luas. Karena nantinya jalan ini dilalui kendaraan berat
untuk membangun jembatan maupun rel. Sementara ini, baru satu set bangunan gudang
milik KAI yang dibongkar,” jelasnya.
Lebih lanjut
dijelaskan, menurutnya lagi, soal nasib warung yang menempati asset milik
Pemkot Madiun yang berada di depan gudang PT KAI, pihaknya akan berkoordinasi
dengan Pemkot Madiun. “Angkutan barang sudah dipindah disisi timur, sehingga
butuh akses luas. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan instansi terkait,
seperti Kesbangpol dan Satpol PP,” tambahnya. (p-76)
Posting Komentar