Jelang Pilkada Serentak, Ngawi Aman Kondusif

Jelang Pilkada Serentak, Ngawi Aman Kondusif

Ngawi, Investigasi ; Sampai dengan H – 1 pelaksanaan Pilkada Serentak (9/12) atau tepatnya Selasa 8 Desember 2015 warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 19 kecamatan 213 desa 4 kelurahan dengan hak pilih sekitar 738.134 suara terkesan tenang tidak ada gejolak, seolah tidak ada tanda-tanda bahwa esok harinya akan ada peristiwa penting yaitu mereka akan memilih Bupati dan Wakil Bupati yang nota bene akan menentukan kemana Kbupaten Ngawi akan dibawa, termasuk menentukan nasib mereka juga.

Berdasarkan pantauan Investigasi di lapangan, semenjak sudah ada keputusan final bahwa Calon Bupati – Wakil Bupati hanya dua pasangan tersebut, situasi dan kondisi menjelang coblosan seperti yang terjadi sudah banyak yang meramalkan. Beberapa pengakuan dari mereka yang berhasil dihimpun, antara lain mereka mengatakan bahwa apapun yang terjadi yang jadi tetap pasangan Mbah Kung dan Mas Ony. Di kalangan akar rumput dengan kepolosannya mereka mengungkapkan pendapatnya bahwa siapapun yang jadi mereka tidak akan merasakan dampak yang berarti. “ Nek kawula alit ngeten niki, mbok sintena sing dados Bupati nggih pancet ngeten niki mawon ( Kalau orang kecil, siapapun yang jadi Bupati nasibnya tetap tidak berubah – Red.),” demikian yang mereka katakan. Sebagian kalangan yang mengklaim dirinya sebagai orang yang intelek dan melek politik, berkomentar bahwa Pak Kanang dan Mas Ony memang tidak orang sembarangan, sangat cerdas dalam berstrategi. Demikian antara lain beberapa suara yang berkembang di masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Investigasi.

Terlepas dari pendapat dari berbagai kalangan, kondusifnya Ngawi menjelang digelarnya Pilkada serentak sangatlah ditentukan oleh kinerja KPUD Kabupaten Ngawi dengan dukungan instansi terkait yang sangat proaktif. Seperti diketahui beberapa waktu lalu ( 23/11 ) Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmadi mengadakan sidak ke KPUD Ngawi untuk melihat langsung proses pelipatan dan penyortiran surat suara. Dalam pada itu Kapolres menjelaskan bahwa agenda tersebut sekaligus mencakup dua hal, yaitu memantau langsung kegiatan di KPUD dan memantau juga tantang pengamanan yang dilakukan oleh personal kepolisian yang ditugaskan. “ Kita memantau personel kepolisian yang tugasnya mengamankan serta memantau proses pelipatan surat suara. Kita mengapresiasi kinerja KPUD Ngawi yang melaksanakan tugasnya dengan secara matang dan saling berkoordinasi,” demikian Kapolres Ngawi di sela-sela kunjungannya dalam rangka sidak ke Kantor KPUD Ngawi yang diterima oleh Ketua KPUD Samsyul Wathoni didampingi oleh para komisioner KPUD beserta staf jajarannya.

Pada hari H- 4 atau tepatnya pada tanggal 5 Desember 2015 KPUD Kabupaten Ngawi telah melaksanakan pendistribusian surat suara dengan pengawalan ketat  Polisi. Sebanyak 750.839 lembar surat suara dikirim ke 19 Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) dengan menggunakan 12 armada truck dengan pengawalan ketat dari Polisi yang berjumlah 250 personel.

“ Kita terjunkan 250 personel termasuk para Kapolsek sesuai lokasi PPK itu sendiri. Hari ini ada 10 PPK  yang kita amankan dengan sistim buka tutup demikian juga untuk kelanjutannya besok,” demikian terang Kompol Suwarno Kabagops Polres Ngawi. Sementara itu Aman Ridho Hidayat Divisi Logistik KPUD Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa surat suara yang sudah didistribusikan selanjutnya akan langsung disetting ulang oleh masing-masing PPK disesuaikan dengan jumlah TPS nya. Sedangkan pengepakan, penyegelan dan sebagainya tetap di bawah pantauan dari Petugas KPU, masing-masing 2 orang pada setiap PPK.

Proses Pelepasan armada pendistribusian surat suara ke segenap Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) secara simbolis dilepas langsung oleh Ketua KPUD Kabupaten Ngawu Samsyul Wathoni ditandai dengan pengguntingan pita. Dalam pidato sambutannya Thoni ( sapa akrab ketua KPUD Ngawi – Red ) memaparkan bahwa pendistribusian surat suara dilaksanakan selama dua hari dan selalu mendapatkan pengawalan ketat daripetugas kepolisian. (pdy)

Ngawi, Investigasi ; Sampai dengan H – 1 pelaksanaan Pilkada Serentak (9/12) atau tepatnya Selasa 8 Desember 2015 warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 19 kecamatan 213 desa 4 kelurahan dengan hak pilih sekitar 738.134 suara terkesan tenang tidak ada gejolak, seolah tidak ada tanda-tanda bahwa esok harinya akan ada peristiwa penting yaitu mereka akan memilih Bupati dan Wakil Bupati yang nota bene akan menentukan kemana Kbupaten Ngawi akan dibawa, termasuk menentukan nasib mereka juga.

Berdasarkan pantauan Investigasi di lapangan, semenjak sudah ada keputusan final bahwa Calon Bupati – Wakil Bupati hanya dua pasangan tersebut, situasi dan kondisi menjelang coblosan seperti yang terjadi sudah banyak yang meramalkan. Beberapa pengakuan dari mereka yang berhasil dihimpun, antara lain mereka mengatakan bahwa apapun yang terjadi yang jadi tetap pasangan Mbah Kung dan Mas Ony. Di kalangan akar rumput dengan kepolosannya mereka mengungkapkan pendapatnya bahwa siapapun yang jadi mereka tidak akan merasakan dampak yang berarti. “ Nek kawula alit ngeten niki, mbok sintena sing dados Bupati nggih pancet ngeten niki mawon ( Kalau orang kecil, siapapun yang jadi Bupati nasibnya tetap tidak berubah – Red.),” demikian yang mereka katakan. Sebagian kalangan yang mengklaim dirinya sebagai orang yang intelek dan melek politik, berkomentar bahwa Pak Kanang dan Mas Ony memang tidak orang sembarangan, sangat cerdas dalam berstrategi. Demikian antara lain beberapa suara yang berkembang di masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Investigasi.

Terlepas dari pendapat dari berbagai kalangan, kondusifnya Ngawi menjelang digelarnya Pilkada serentak sangatlah ditentukan oleh kinerja KPUD Kabupaten Ngawi dengan dukungan instansi terkait yang sangat proaktif. Seperti diketahui beberapa waktu lalu ( 23/11 ) Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmadi mengadakan sidak ke KPUD Ngawi untuk melihat langsung proses pelipatan dan penyortiran surat suara. Dalam pada itu Kapolres menjelaskan bahwa agenda tersebut sekaligus mencakup dua hal, yaitu memantau langsung kegiatan di KPUD dan memantau juga tantang pengamanan yang dilakukan oleh personal kepolisian yang ditugaskan. “ Kita memantau personel kepolisian yang tugasnya mengamankan serta memantau proses pelipatan surat suara. Kita mengapresiasi kinerja KPUD Ngawi yang melaksanakan tugasnya dengan secara matang dan saling berkoordinasi,” demikian Kapolres Ngawi di sela-sela kunjungannya dalam rangka sidak ke Kantor KPUD Ngawi yang diterima oleh Ketua KPUD Samsyul Wathoni didampingi oleh para komisioner KPUD beserta staf jajarannya.

Pada hari H- 4 atau tepatnya pada tanggal 5 Desember 2015 KPUD Kabupaten Ngawi telah melaksanakan pendistribusian surat suara dengan pengawalan ketat  Polisi. Sebanyak 750.839 lembar surat suara dikirim ke 19 Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) dengan menggunakan 12 armada truck dengan pengawalan ketat dari Polisi yang berjumlah 250 personel.

“ Kita terjunkan 250 personel termasuk para Kapolsek sesuai lokasi PPK itu sendiri. Hari ini ada 10 PPK  yang kita amankan dengan sistim buka tutup demikian juga untuk kelanjutannya besok,” demikian terang Kompol Suwarno Kabagops Polres Ngawi. Sementara itu Aman Ridho Hidayat Divisi Logistik KPUD Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa surat suara yang sudah didistribusikan selanjutnya akan langsung disetting ulang oleh masing-masing PPK disesuaikan dengan jumlah TPS nya. Sedangkan pengepakan, penyegelan dan sebagainya tetap di bawah pantauan dari Petugas KPU, masing-masing 2 orang pada setiap PPK.

Proses Pelepasan armada pendistribusian surat suara ke segenap Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) secara simbolis dilepas langsung oleh Ketua KPUD Kabupaten Ngawu Samsyul Wathoni ditandai dengan pengguntingan pita. Dalam pidato sambutannya Thoni ( sapa akrab ketua KPUD Ngawi – Red ) memaparkan bahwa pendistribusian surat suara dilaksanakan selama dua hari dan selalu mendapatkan pengawalan ketat daripetugas kepolisian. (pdy)

Hasil Rekapitulasi KPUD Ngawi Paslon Incumbent (OK) 87,65 % Paslon Independen (ABAS) 12,35 %

Hasil Rekapitulasi KPUD Ngawi Paslon Incumbent (OK) 87,65 % Paslon Independen (ABAS) 12,35 %

Ngawi, Investigasi : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ngawi telah menggelar Rapat Pleno Terbuka (16/12) untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan mengambil tempat di Balai Pertemuan RM Notosuman Ngawi.

Rapat Pleno tersebut selain dihadiri oleh para Komisioner KPUD juga dihadiri segenap Unsur Pimpinan Daerah (Unspinda) Kabupaten Ngawi, 19 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslih, dua saksi dari kedua belah pihak paslon, para Pimpinan Partai Politik dan tokoh masyarakat serta warga masyarakat yang antusias untuk mengikuti jalannya penghitungan suara. Untuk menciptakan agar perhelatan tersebut kondusif, aman tertib dan lancar juga diturunkan aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI.

Dalam perbincangan para pengunjung yang mengikuti jalannya penghitungan suara tidak berbeda dengan apa yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat semenjak jauh hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara ( 9/12 ) yaitu mereka semua meyakini bahwa yang menang pasti paslon incumbent, duet antara Ir H Budi Sulistyono (sapaan akrap Kanang –Red) dan Ony Anwar, ST, MH yang disingkat OK. Pada umumnya dari mereka hanya ingin tahu berapakah persentase yang diraih oleh OK. Selama penghitungan perolehan suara berlangsung, ada yang memprediksi perolehan suara OK akan dimungkinkan bisa mencapai 99 % lebih, ada yang memastikan diatas 90 % dan sebagainya, hal tersebut dengan dasar pemikiran bahwa paslon incumbent diusung oleh 9 parpol alias 43 kursi legislatif. Dibandingkan rivalnya yang sekalipun kaduanya sebagai Putra Daerah baik Drs Agus Bandono, M Hum sebagai Cabup maupun Drs Adi Susilo, M Si sebagai Cawabupnya, tapi sudah lama mereka tidak berdomisili di Ngawi, sehingga warga masyarakat Ngawi jarang yang mengenalnya. Demikianlah pemikiran, analisa maupun prediksi yang berkembang di masyarakat Ngawi.

Usai penghitungan suara yang dipimpin oleh masing-masing PPK, Sasthaputra Pramudya Wardhana, ST Komisioner KPUD Kabupaten Ngawi Divisi Penyelenggaraan dan Data membacakan hasil dari Pilkada yang digelar 9 Desember lalu, bahwa Paslon dengan nomer urut 1 yaitu pasangan Ir H Budi Sulistyon alias Kanang dan Ony Anwar, ST, MH meraih  454.041 suara sedangkan Paslon dengan nomer urut 2 yaitu pasangan Drs Agus Bandono M Hum dan Drs Adi Susilo, Msi memperoleh 63.958 suara.

Dapat ditambahkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Ngawi adalah 731.794 orang sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 545.281 orang atau 74,51 %. Setelah dilakukan penghitungan suara ternyata suara yang sah adalah 517.999 suara. Maka dengan kata lain  OK mendapatkan 87,65 % sedangkan ABAS memperoleh 12,35 %.

Sesuai Undang-undang KPUD Ngawi memberikan peluang waktu 3X24 jam kepada Paslon ABAS untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhitung setelah KPUD Ngawi mengumumkan Penetapan Pemenang Pilkada Ngawi yang dijadwalkan pada tanggal 21 Desember 2015, demikian jelas Syamsul Wathoni, SHI, MSI ketua KPUD Kabupaten Ngawi. (pdy)

Ngawi, Investigasi : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ngawi telah menggelar Rapat Pleno Terbuka (16/12) untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan mengambil tempat di Balai Pertemuan RM Notosuman Ngawi.

Rapat Pleno tersebut selain dihadiri oleh para Komisioner KPUD juga dihadiri segenap Unsur Pimpinan Daerah (Unspinda) Kabupaten Ngawi, 19 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslih, dua saksi dari kedua belah pihak paslon, para Pimpinan Partai Politik dan tokoh masyarakat serta warga masyarakat yang antusias untuk mengikuti jalannya penghitungan suara. Untuk menciptakan agar perhelatan tersebut kondusif, aman tertib dan lancar juga diturunkan aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI.

Dalam perbincangan para pengunjung yang mengikuti jalannya penghitungan suara tidak berbeda dengan apa yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat semenjak jauh hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara ( 9/12 ) yaitu mereka semua meyakini bahwa yang menang pasti paslon incumbent, duet antara Ir H Budi Sulistyono (sapaan akrap Kanang –Red) dan Ony Anwar, ST, MH yang disingkat OK. Pada umumnya dari mereka hanya ingin tahu berapakah persentase yang diraih oleh OK. Selama penghitungan perolehan suara berlangsung, ada yang memprediksi perolehan suara OK akan dimungkinkan bisa mencapai 99 % lebih, ada yang memastikan diatas 90 % dan sebagainya, hal tersebut dengan dasar pemikiran bahwa paslon incumbent diusung oleh 9 parpol alias 43 kursi legislatif. Dibandingkan rivalnya yang sekalipun kaduanya sebagai Putra Daerah baik Drs Agus Bandono, M Hum sebagai Cabup maupun Drs Adi Susilo, M Si sebagai Cawabupnya, tapi sudah lama mereka tidak berdomisili di Ngawi, sehingga warga masyarakat Ngawi jarang yang mengenalnya. Demikianlah pemikiran, analisa maupun prediksi yang berkembang di masyarakat Ngawi.

Usai penghitungan suara yang dipimpin oleh masing-masing PPK, Sasthaputra Pramudya Wardhana, ST Komisioner KPUD Kabupaten Ngawi Divisi Penyelenggaraan dan Data membacakan hasil dari Pilkada yang digelar 9 Desember lalu, bahwa Paslon dengan nomer urut 1 yaitu pasangan Ir H Budi Sulistyon alias Kanang dan Ony Anwar, ST, MH meraih  454.041 suara sedangkan Paslon dengan nomer urut 2 yaitu pasangan Drs Agus Bandono M Hum dan Drs Adi Susilo, Msi memperoleh 63.958 suara.

Dapat ditambahkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Ngawi adalah 731.794 orang sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 545.281 orang atau 74,51 %. Setelah dilakukan penghitungan suara ternyata suara yang sah adalah 517.999 suara. Maka dengan kata lain  OK mendapatkan 87,65 % sedangkan ABAS memperoleh 12,35 %.

Sesuai Undang-undang KPUD Ngawi memberikan peluang waktu 3X24 jam kepada Paslon ABAS untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhitung setelah KPUD Ngawi mengumumkan Penetapan Pemenang Pilkada Ngawi yang dijadwalkan pada tanggal 21 Desember 2015, demikian jelas Syamsul Wathoni, SHI, MSI ketua KPUD Kabupaten Ngawi. (pdy)

Peringati Hari Anti Korupsi Dengan Mewarnai Wajah Koruptor

Peringati Hari Anti Korupsi Dengan Mewarnai Wajah Koruptor

Magetan, Investigasi : Antusias anak setingkat sekolah dasar mewarnai wajah koruptor. Bertempat di GOR Ki Mageti pagi itu. Meja lipat, seperangkat pensil warna Alya sudah disiapkanya sejak kemaren. Ia ikut mewarnai yang diselengarakan aktifis dalam memperingati hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 desember pekan lalu. Alya mengaku senang, mewakili sekolahanya dari kartoharjo. Ia tak kenal siapa Gayus yang menjadi obyek diwarnai. "Sya tau gayus tambunan seorang koruptor." terangnya.

Dalam kegiatan ini panitia menyeduakan doorprice hadiah dan tropi dari kepala dinas pendidikan Bambang Triyanto. Ditanya alasan panitia sengaja memilih Gayus untuk diwarnai, karena Gayus sudah memiliki status hukum koruptor. Edy Wahyudi ketua panitia mewarnai mengaku " kegiatan ini bertujuan untuk menumuh kembangkan pemahan korupsi pada anak sejak dini." bahwa korupsi itu merusak moral bangsa." Imbunya

Senyum Syahra Citra Diah Mawardi asal dari SDN Selotinatah III kelas 4 Ngariboyo, Ia terpilih menjadi pemenang dalam lomba mewarnai wajah koruptor. Mawar nama pangilanya, mengaku sangat senang, Ia meboyong piala tropi dan sejumlah uang saku. Saat di wawancarai bagaimana perasaannya, mawar hanya berucap "sangat senang". (md).

Magetan, Investigasi : Antusias anak setingkat sekolah dasar mewarnai wajah koruptor. Bertempat di GOR Ki Mageti pagi itu. Meja lipat, seperangkat pensil warna Alya sudah disiapkanya sejak kemaren. Ia ikut mewarnai yang diselengarakan aktifis dalam memperingati hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 desember pekan lalu. Alya mengaku senang, mewakili sekolahanya dari kartoharjo. Ia tak kenal siapa Gayus yang menjadi obyek diwarnai. "Sya tau gayus tambunan seorang koruptor." terangnya.

Dalam kegiatan ini panitia menyeduakan doorprice hadiah dan tropi dari kepala dinas pendidikan Bambang Triyanto. Ditanya alasan panitia sengaja memilih Gayus untuk diwarnai, karena Gayus sudah memiliki status hukum koruptor. Edy Wahyudi ketua panitia mewarnai mengaku " kegiatan ini bertujuan untuk menumuh kembangkan pemahan korupsi pada anak sejak dini." bahwa korupsi itu merusak moral bangsa." Imbunya

Senyum Syahra Citra Diah Mawardi asal dari SDN Selotinatah III kelas 4 Ngariboyo, Ia terpilih menjadi pemenang dalam lomba mewarnai wajah koruptor. Mawar nama pangilanya, mengaku sangat senang, Ia meboyong piala tropi dan sejumlah uang saku. Saat di wawancarai bagaimana perasaannya, mawar hanya berucap "sangat senang". (md).

Polres Magetan Musnahkan Ribuan Liter Miras

Polres Magetan Musnahkan Ribuan Liter Miras

Magetan, Investigasi : Peredaran Minuman Keras (miras) di Magetan Tinggi. Buktinya dalam kurun waktu 6 bulan saja Polres Magetan berhasil mengamankan sekitar 2600 liter lebih arak jowo atau yang disebut arjo, 60 botol anggur merah dan puluhan kenalpot brong. Peredaran miras sudah menyentuh kalangan anak anak, minuman memabukkan ini kalo tidak segera ditangani dengan serius sangat berbahaya. Pasalnya awal dari kejahatan bermula dari mabuk mabukkan, "Orang yang hilang kesadaran akan cenderung melakukan perbutan nekat, yang mengarah ke tindakan kejahatan." terang Kapolres.

Untuk itu polres Magetan bersama sama stekholder, TNI, masyarakat alim ulama dan pendeta untuk memerangi peredaran miras tanpa ijin."Laporkan apabila melihat miras tanpa ijin, kami akan tindak berat." tegasnya.

“Magetan sebenarnya bukan pengasil atau produsen miras, miras ini berasal dari Karanganyar dan Purwakarta." imbuhnya.

Kapolres tidak memungkiri bahwa angka peredaran miras di magetan sangat tinggi. "Meski penjual dan pembeli sering dirazia dan digrebek tak memberikan efek jera karena hanya memeberikan sangsi ringan. Produk hukum yang dibuat legislatif dan yudikatif yaitu berupa perda miras yang efektif tahun depan diharapkan bisa menekan angka peredaran miras karena sangsi yang diterapkan cukup berat." Harap Kapolres Magetan AKBP. Johanson Ronald Simamora 

Sementara itu Plt Sekda Magetan Mei Sugihartini yang hadir dalam acara pemusnahan mengaku prihatin dengan hal ini. Ia meminta segera untuk diterapkan perda miras tahun depan. Miras sudah merusak generasi anak bangsa. " Saya mendapat laporan dari polisi bahwa penguna miras sudah menyetuh anaka anak sekolah." terang Mei. Upaya pemkab magetan perang melawan bahaya miras adalah dengan menerbitkan perda miras yang efektif bulan depan. Diharapkan segera bisa menekan peredaran miras magetan dan angka kejahatan akibat pengaruh minuman memabukkan ini. (md).

Magetan, Investigasi : Peredaran Minuman Keras (miras) di Magetan Tinggi. Buktinya dalam kurun waktu 6 bulan saja Polres Magetan berhasil mengamankan sekitar 2600 liter lebih arak jowo atau yang disebut arjo, 60 botol anggur merah dan puluhan kenalpot brong. Peredaran miras sudah menyentuh kalangan anak anak, minuman memabukkan ini kalo tidak segera ditangani dengan serius sangat berbahaya. Pasalnya awal dari kejahatan bermula dari mabuk mabukkan, "Orang yang hilang kesadaran akan cenderung melakukan perbutan nekat, yang mengarah ke tindakan kejahatan." terang Kapolres.

Untuk itu polres Magetan bersama sama stekholder, TNI, masyarakat alim ulama dan pendeta untuk memerangi peredaran miras tanpa ijin."Laporkan apabila melihat miras tanpa ijin, kami akan tindak berat." tegasnya.

“Magetan sebenarnya bukan pengasil atau produsen miras, miras ini berasal dari Karanganyar dan Purwakarta." imbuhnya.

Kapolres tidak memungkiri bahwa angka peredaran miras di magetan sangat tinggi. "Meski penjual dan pembeli sering dirazia dan digrebek tak memberikan efek jera karena hanya memeberikan sangsi ringan. Produk hukum yang dibuat legislatif dan yudikatif yaitu berupa perda miras yang efektif tahun depan diharapkan bisa menekan angka peredaran miras karena sangsi yang diterapkan cukup berat." Harap Kapolres Magetan AKBP. Johanson Ronald Simamora 

Sementara itu Plt Sekda Magetan Mei Sugihartini yang hadir dalam acara pemusnahan mengaku prihatin dengan hal ini. Ia meminta segera untuk diterapkan perda miras tahun depan. Miras sudah merusak generasi anak bangsa. " Saya mendapat laporan dari polisi bahwa penguna miras sudah menyetuh anaka anak sekolah." terang Mei. Upaya pemkab magetan perang melawan bahaya miras adalah dengan menerbitkan perda miras yang efektif bulan depan. Diharapkan segera bisa menekan peredaran miras magetan dan angka kejahatan akibat pengaruh minuman memabukkan ini. (md).

Ratusan Kades Dilantik Bupati Dipendopo Kabupaten Madiun

Ratusan Kades Dilantik Bupati Dipendopo Kabupaten Madiun

Madiun, Investigasi ; Ratusan Kades hasil Pilkades tanggal 11 Oktober 2015 dilantik oleh Bupati Madiun, H. Muhtarom, Rabu, (2/12/15) di Pendopo Muda Graha dengan disaksikan oleh Wakil Bupati,Wakil Ketua DPRD, Forpimda, Kepala SKPD, Camat, Muspika, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun.

Dalam sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom, mengatakan, bahwa dalam penyelenggarakaan pemeritahan desa, keberadaan pimpinan sangat penting dan mutlak diperlukan. Kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pimpinan masyarakat. Pemerintahan desa sesuai dengan Nawa Cita yang ingin diwujudkan pemerintah saat ini memegang peranan peting dan strategis yaitu desa membangun dan membangun Negara dari desa. Sehingga diperlukan sosok Kades yang berkualitas dan mampu memahami arah kebijakan dan regulasi yang ada sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud melalui kebijkan dan implementasinya di desa.

Sesuai Peraturan Perundangan yang mengatur tentang desa, Pemerintah desa diberikan kepercayaan luar biasa oleh Pemerintah dengan dikucurkannya anggaran yang nilainya besar paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah. Ada juga yang bersumber dari pendapatan asli desa. Hal itu harus disikapi dengan kedewasaan berfikir dan bertindak seluruh komponen yang terlibat dalam pemerintahan desa., utamnya Kepala Desa agar dapat berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari permasalahan utamanya masalah hukum.

 Sebagai ujung tombak, Kades beserta perangkatnya dalam menyelengarakan pemerintaha desa hendaknya pemerintahan desa dapat dilaksanakan sesuai aturan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga menumbuhkan rasa kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan kinerja aparatur pemerintah desa. Untuk itu hendaknya gunakan dana sesuai ketentuan yang ada dan terbuka, ajak masyarakat berperan aktif mulai proses perencaaan pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan anggaran harus didukung administrasi yang tertib sesuai aturan yanga ada. Tingaktkan kompetensi aparat desa, efektifkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya, penuhi kewajibannya dan hasil kegiatan dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya serta dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

 Guna mewujud hal tersebut diatas maka Kepala Desa yag baru dilantik agar segera menjalankan tugas dan menyesuaikan diri dalam penyelenggaraan pemerintaha desa. Rangkul semua kompoenen agar situasi desa segera kondusif pasca Pilkades, Pelajari regulasi dan sistem dalam mekanisme penyelenggaraan pemeritahan desa dan segera melakukan penyususnan review terhadap rencana pembangunan jangka panjang desa (RPJMDES) untuk disesuaikan dengan Visi dan Misinya.  

 Kepada Kepala Desa yang telah mengakhiri masa jabatannya Bupati Madiun mengucpkan terimakasih dan penghargaan atas semua pengbdian dan kerjakerasnya selama ini. Demikian halnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. (p-76)

Madiun, Investigasi ; Ratusan Kades hasil Pilkades tanggal 11 Oktober 2015 dilantik oleh Bupati Madiun, H. Muhtarom, Rabu, (2/12/15) di Pendopo Muda Graha dengan disaksikan oleh Wakil Bupati,Wakil Ketua DPRD, Forpimda, Kepala SKPD, Camat, Muspika, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun.

Dalam sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom, mengatakan, bahwa dalam penyelenggarakaan pemeritahan desa, keberadaan pimpinan sangat penting dan mutlak diperlukan. Kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pimpinan masyarakat. Pemerintahan desa sesuai dengan Nawa Cita yang ingin diwujudkan pemerintah saat ini memegang peranan peting dan strategis yaitu desa membangun dan membangun Negara dari desa. Sehingga diperlukan sosok Kades yang berkualitas dan mampu memahami arah kebijakan dan regulasi yang ada sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud melalui kebijkan dan implementasinya di desa.

Sesuai Peraturan Perundangan yang mengatur tentang desa, Pemerintah desa diberikan kepercayaan luar biasa oleh Pemerintah dengan dikucurkannya anggaran yang nilainya besar paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah. Ada juga yang bersumber dari pendapatan asli desa. Hal itu harus disikapi dengan kedewasaan berfikir dan bertindak seluruh komponen yang terlibat dalam pemerintahan desa., utamnya Kepala Desa agar dapat berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari permasalahan utamanya masalah hukum.

 Sebagai ujung tombak, Kades beserta perangkatnya dalam menyelengarakan pemerintaha desa hendaknya pemerintahan desa dapat dilaksanakan sesuai aturan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga menumbuhkan rasa kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan kinerja aparatur pemerintah desa. Untuk itu hendaknya gunakan dana sesuai ketentuan yang ada dan terbuka, ajak masyarakat berperan aktif mulai proses perencaaan pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan anggaran harus didukung administrasi yang tertib sesuai aturan yanga ada. Tingaktkan kompetensi aparat desa, efektifkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya, penuhi kewajibannya dan hasil kegiatan dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya serta dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

 Guna mewujud hal tersebut diatas maka Kepala Desa yag baru dilantik agar segera menjalankan tugas dan menyesuaikan diri dalam penyelenggaraan pemerintaha desa. Rangkul semua kompoenen agar situasi desa segera kondusif pasca Pilkades, Pelajari regulasi dan sistem dalam mekanisme penyelenggaraan pemeritahan desa dan segera melakukan penyususnan review terhadap rencana pembangunan jangka panjang desa (RPJMDES) untuk disesuaikan dengan Visi dan Misinya.  

 Kepada Kepala Desa yang telah mengakhiri masa jabatannya Bupati Madiun mengucpkan terimakasih dan penghargaan atas semua pengbdian dan kerjakerasnya selama ini. Demikian halnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. (p-76)

Pedagang Jalan Batanghari Legowo Direlokasi

Pedagang Jalan Batanghari Legowo Direlokasi

Madiun Kota, Investigasi ; Para pedagang batu akik di Jalan Batanghari Kota Madiun Jawa Timur, akan direlokasi ke Pasar Kotak di Jalan Iman Bonjol. Meski di tempat yang baru nanti dipastikan sepi pada saat awal relokasi, pedagang mengaku legowo. Pasalnya, relokasi ini sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Menurut salah satu pedagang batu akik, Sadimin (65), isi kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Madiun, paling lambat 7 Desember seluruh pedagang harus sudah pindah ke Pasar Kotak. Di tempat yang baru, tiap pedagang mendapatkan tempat 2 x 2 meter.

“Kalau di Pasar Kotak nanti, kita tidak dikenakan biaya atau membeli tempat. Tapi cuma bayar pleser (restribusi) tiap hari”, kata Sadimin, kepada wartawan, Kamis 3 Desember 2015.

Menurutnya lagi, meski di tempat yang baru nanti dapat dipastikan sepi pembeli diawal relokasi, para pedagang legowo. Alasannya, karena relokasi ini sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Madiun demi penataan kota.“Nanti pada awal relokasi, pasti sepi pembeli. Tapi bagaimana lagi. Ini sudah menjadi kesepakatan. Kalau disini omset kita bisa tiga juta. Bahkan waktu bomming akik kemarin, omset tiap pedagang antara 10-15 juta,” pungkasnya.

Sementara itu, beberapa pedagang batu akik sudah mulai membongkar lapaknya masing-masing. pedagang lainnya, masih melakukan aktivitas seperti biasa meski waktu batas akhir tinggal beberapa hari. Jumlah pedagang yang berjualan di trotoar kiri-kanan sepanjang Jalan Batanghari Kota Madiun, sebanyak 74 orang. Dari jumlah itu, 12 orang merupakan pedagang batu atik yang sudah berjualan di tempat tersebut selama puluhan tahun.

Sedangkan sisanya, merupakan pedagang barang loak’an dan warung nasi. Namun meski jumlahnya hanya 12 orang, mereka yang lebih dulu menyandang predikat sebagai pedagang di tempat itu. Karena Jalan Batanghari terkenal sebagai tempat berjualan batu akik. (p-76)

Madiun Kota, Investigasi ; Para pedagang batu akik di Jalan Batanghari Kota Madiun Jawa Timur, akan direlokasi ke Pasar Kotak di Jalan Iman Bonjol. Meski di tempat yang baru nanti dipastikan sepi pada saat awal relokasi, pedagang mengaku legowo. Pasalnya, relokasi ini sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Menurut salah satu pedagang batu akik, Sadimin (65), isi kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Madiun, paling lambat 7 Desember seluruh pedagang harus sudah pindah ke Pasar Kotak. Di tempat yang baru, tiap pedagang mendapatkan tempat 2 x 2 meter.

“Kalau di Pasar Kotak nanti, kita tidak dikenakan biaya atau membeli tempat. Tapi cuma bayar pleser (restribusi) tiap hari”, kata Sadimin, kepada wartawan, Kamis 3 Desember 2015.

Menurutnya lagi, meski di tempat yang baru nanti dapat dipastikan sepi pembeli diawal relokasi, para pedagang legowo. Alasannya, karena relokasi ini sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Madiun demi penataan kota.“Nanti pada awal relokasi, pasti sepi pembeli. Tapi bagaimana lagi. Ini sudah menjadi kesepakatan. Kalau disini omset kita bisa tiga juta. Bahkan waktu bomming akik kemarin, omset tiap pedagang antara 10-15 juta,” pungkasnya.

Sementara itu, beberapa pedagang batu akik sudah mulai membongkar lapaknya masing-masing. pedagang lainnya, masih melakukan aktivitas seperti biasa meski waktu batas akhir tinggal beberapa hari. Jumlah pedagang yang berjualan di trotoar kiri-kanan sepanjang Jalan Batanghari Kota Madiun, sebanyak 74 orang. Dari jumlah itu, 12 orang merupakan pedagang batu atik yang sudah berjualan di tempat tersebut selama puluhan tahun.

Sedangkan sisanya, merupakan pedagang barang loak’an dan warung nasi. Namun meski jumlahnya hanya 12 orang, mereka yang lebih dulu menyandang predikat sebagai pedagang di tempat itu. Karena Jalan Batanghari terkenal sebagai tempat berjualan batu akik. (p-76)

Melalui DKP, Kabupaten Madiun Terima Sertifikat Adipura

Melalui DKP, Kabupaten Madiun Terima Sertifikat Adipura

Madiun, Investigasi. Berdasar dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dr Ir Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ,penilaian adipura tahun 2015 ini mengacu pada UUD No.18 Tahun 2008.Dalam penilaian Adipura kali ini merupakan penilaian yang paling ketat,verifikasi dan unsur penilaian utuh.Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup Piala Adipura sudah dipastikan oleh beberapa daerah. Hal itu ditandai dengan surat undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada daerah penerima Piala dan Sertifikat Adipura. Sesuai isi undangan penyerahan Piala dan Sertifikat Adipura yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta pada Senin (23/11/2015) pukul 19.00 WIB.

Piala Adipura tahun 2015 dibagi dalam 4 kategori yakni kota peraih anugerah Adipura Kencana. Piala ini diberikan kepada kota/ibukota kabupaten yang kinerja pengelolaan lingkungan beyond compliance. Ada tiga kota peraih piala ini. Selanjutnya kota peraih Anugerah Adipura yang diberikan kepada kota/ibukota kabupaten yang kinerja pengelolaan lingkungannya memenuhi kriteria anugerah Adipura.

Anugerah Adipura ini ada 65 kota yaitu 5 kota metropolitan, 3 kota kategori kota besar, 25 kota sedang, dan 32 kota kategori kota kecil. Selanjutnya kota peraih Sertifikat Adipura yang merupakan penghargaan kepada kota/ibukota kabupaten yang mengalami kenaikan nilai Adipura signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peraih kota kategori ini ini ada 69 kota yaitu 1 kota kategori metropolitan, 3 kota kategori kota besar, 18 kota kategori sedang, dan 47 kota kategori kecil.

Terakhir kota Peraih Plakat Adipura yaitu penghargaan kepada lokasi terbaik sebanyak 17 kota dengan rincian taman kota terbaik 4 kota, pasar terbaik 3 kota, terminal terbaik 4 kota, hutan kota terbaik 4 kota dan TPA terbaik 3 kota.

Dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur hanya 1 kota dan 8 Kabupaten se Jawa Timur yang mendapat piala dan sertifikat adipura.setelah dinilai secara utuh dan verifikasi 3 kali,kabupaten Madiun kembali bisa meraih gelar adipura dari 8 Kabupaten yang mendapat anugrah Adipura dan Sertifikat langsung di serahkan oleh Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan kepada  wakil Bupati Madiun, Drs H Iswanto, M.Si..

Melalui Kepala Dinas DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Kabupaten Madiun Anang Sulistijono,S.Sos, M.Si menjelaskan,penilaian Adipura kali ini memang sangat ketat karena penilaian  dinilai dari berbagai indikator.Kabupaten Madiun sendiri  dinilai dari 51 titik pantau yang menjadi penilaian tim Adipura,dari 51 titik pantau yang dinilai paling mendasar adalah Sekolahan,Jalan protokol,Jalan alteri,Saluran irigasi,Taman kota,Hutan kota,Pasar,TPA,TPST dan juga Bank sampah yang ada 6 titik di Kabupaten Madiun.

Menurut Anang,penilaian Adipura kali ini yang di lihat dari 51 indikator Kabupaten Madiun justru mengalami peningkatan nilai.karena ketatnya penilaian Kabupaten Madiun yang semula mendapat Tropi kali ini hanya mendapat Sertifikat,namun bobot dari penghargaan Sertifikat tersebut sama seperti Tropi yang mana sudah di raih Kabupaten Madiun sebelumnya.

Anang Sulistijono juga berharap,setelah mendapat sertifikat pihaknya berharap di tahun 2016 dengan oktimalisasi tupoksi kemudian sarana dan prasarana dan juga oktimalisai dari seluruh partisipasi masyarakat dan SKPD terkait ingin mengembalikan dari bentuk sertifikat menjadi tropi dengan salah satu kegiatan yang prioritas yaitu pembenahan titik-titik pantau yang akan di sesuaikan dengan Undang-undang yang salah satunya yakni,TPA dengan penambahan-penambahan beberapa titik kegiatan yang antara lain gas metan,pembangunan saluran-saluran irigasi sel antar sel,ITET dan juga saluran Nijit/air resapan sampah."ujar Anang kepada awak media Investrigasi". (pgh)

Madiun, Investigasi. Berdasar dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dr Ir Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ,penilaian adipura tahun 2015 ini mengacu pada UUD No.18 Tahun 2008.Dalam penilaian Adipura kali ini merupakan penilaian yang paling ketat,verifikasi dan unsur penilaian utuh.Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup Piala Adipura sudah dipastikan oleh beberapa daerah. Hal itu ditandai dengan surat undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada daerah penerima Piala dan Sertifikat Adipura. Sesuai isi undangan penyerahan Piala dan Sertifikat Adipura yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta pada Senin (23/11/2015) pukul 19.00 WIB.

Piala Adipura tahun 2015 dibagi dalam 4 kategori yakni kota peraih anugerah Adipura Kencana. Piala ini diberikan kepada kota/ibukota kabupaten yang kinerja pengelolaan lingkungan beyond compliance. Ada tiga kota peraih piala ini. Selanjutnya kota peraih Anugerah Adipura yang diberikan kepada kota/ibukota kabupaten yang kinerja pengelolaan lingkungannya memenuhi kriteria anugerah Adipura.

Anugerah Adipura ini ada 65 kota yaitu 5 kota metropolitan, 3 kota kategori kota besar, 25 kota sedang, dan 32 kota kategori kota kecil. Selanjutnya kota peraih Sertifikat Adipura yang merupakan penghargaan kepada kota/ibukota kabupaten yang mengalami kenaikan nilai Adipura signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peraih kota kategori ini ini ada 69 kota yaitu 1 kota kategori metropolitan, 3 kota kategori kota besar, 18 kota kategori sedang, dan 47 kota kategori kecil.

Terakhir kota Peraih Plakat Adipura yaitu penghargaan kepada lokasi terbaik sebanyak 17 kota dengan rincian taman kota terbaik 4 kota, pasar terbaik 3 kota, terminal terbaik 4 kota, hutan kota terbaik 4 kota dan TPA terbaik 3 kota.

Dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur hanya 1 kota dan 8 Kabupaten se Jawa Timur yang mendapat piala dan sertifikat adipura.setelah dinilai secara utuh dan verifikasi 3 kali,kabupaten Madiun kembali bisa meraih gelar adipura dari 8 Kabupaten yang mendapat anugrah Adipura dan Sertifikat langsung di serahkan oleh Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan kepada  wakil Bupati Madiun, Drs H Iswanto, M.Si..

Melalui Kepala Dinas DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Kabupaten Madiun Anang Sulistijono,S.Sos, M.Si menjelaskan,penilaian Adipura kali ini memang sangat ketat karena penilaian  dinilai dari berbagai indikator.Kabupaten Madiun sendiri  dinilai dari 51 titik pantau yang menjadi penilaian tim Adipura,dari 51 titik pantau yang dinilai paling mendasar adalah Sekolahan,Jalan protokol,Jalan alteri,Saluran irigasi,Taman kota,Hutan kota,Pasar,TPA,TPST dan juga Bank sampah yang ada 6 titik di Kabupaten Madiun.

Menurut Anang,penilaian Adipura kali ini yang di lihat dari 51 indikator Kabupaten Madiun justru mengalami peningkatan nilai.karena ketatnya penilaian Kabupaten Madiun yang semula mendapat Tropi kali ini hanya mendapat Sertifikat,namun bobot dari penghargaan Sertifikat tersebut sama seperti Tropi yang mana sudah di raih Kabupaten Madiun sebelumnya.

Anang Sulistijono juga berharap,setelah mendapat sertifikat pihaknya berharap di tahun 2016 dengan oktimalisasi tupoksi kemudian sarana dan prasarana dan juga oktimalisai dari seluruh partisipasi masyarakat dan SKPD terkait ingin mengembalikan dari bentuk sertifikat menjadi tropi dengan salah satu kegiatan yang prioritas yaitu pembenahan titik-titik pantau yang akan di sesuaikan dengan Undang-undang yang salah satunya yakni,TPA dengan penambahan-penambahan beberapa titik kegiatan yang antara lain gas metan,pembangunan saluran-saluran irigasi sel antar sel,ITET dan juga saluran Nijit/air resapan sampah."ujar Anang kepada awak media Investrigasi". (pgh)

Tim Labfor Polda Jatim Terus Selidiki Kebakaran Bedeng Pekerja Proyek Kantor DPRD Kota Madiun

Tim Labfor Polda Jatim Terus Selidiki Kebakaran Bedeng Pekerja Proyek Kantor DPRD Kota Madiun

Madiun Kota, Investigasi ; Proses identifikasi yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur terkait dengan kebakaran bedeng pekerja yang tengah membangun Kantor DPRD Kota Madiun terus berlanjut.

Empat orang petugas identifikasi dari Polda jawa Timur yang dibantu oleh Petugas dari Satreskrim terus berusaha untuk mengumpulkan data yang menyebabkan terjadinya kebakaran bedeng (mess) atau tempat peristirahatan pekerja proyek kantor DPRD, Kota Madiun yang berada di jalan Taman Praja, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jumat (27/11).

Kaur Bin Ops, Polres Madiun Kota, Iptu Suroso mengatakan, kedatangan tim Labfor Polda Jatim ini bertujuan mengungkap ada tidaknya kemungkinan unsur kesengajaan dalam kebakaran itu. Dari hasil identifikasi, petugas menemukan beberapa alat elektronik seperti stop kontak, kabel, alat pemanas air, penanak nasi dan beberapa barang elektronik yang sudah ludes dilalap api.

"Kedatangan tim Labfor ini untuk mencari, apa penyebab kebakaran tersebut dan saat ini masih pendalaman dalam penyelidikan. Selain itu kami sengaja mendatangkan, untuk mengetahui kemungkinan kalau ada unsur kesengajaan,”katanya.

Iptu Suroso menambahkan, diperkirakan hasil olah TKP yang dilakukan tim Labfor Polda Jatim akan diketahui dua pekan kedepan. "Kami belum bisa memutuskan penyebabnya, kami juga menunggu hasil dari tim Labfor. Kira-kira dua minggu lagi lah,"jelasnya.

Ramai diberitakan beberapa hari yang lalu bahwa mess pekerja proyek kantor DPRD Kota Madiun terbakar sekitar pukul 10.30 Wib, Selasa (24/11). Menurut Aditiya wakil PT. Aneka Jasa Pembangunan yang mengerjakan proyek senilai Rp. 29,3 Milyar itu mengaku, bahwa didalam bedeng tidak ada aliran listrik sama sekali.

Hal ini singkron dengan hasil temuan dari Tim Labfor Polda Jatim yang menyebutkan bahwa didalam bedeng pekerja terdapat stop kontak. (p-76)

Madiun Kota, Investigasi ; Proses identifikasi yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur terkait dengan kebakaran bedeng pekerja yang tengah membangun Kantor DPRD Kota Madiun terus berlanjut.

Empat orang petugas identifikasi dari Polda jawa Timur yang dibantu oleh Petugas dari Satreskrim terus berusaha untuk mengumpulkan data yang menyebabkan terjadinya kebakaran bedeng (mess) atau tempat peristirahatan pekerja proyek kantor DPRD, Kota Madiun yang berada di jalan Taman Praja, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jumat (27/11).

Kaur Bin Ops, Polres Madiun Kota, Iptu Suroso mengatakan, kedatangan tim Labfor Polda Jatim ini bertujuan mengungkap ada tidaknya kemungkinan unsur kesengajaan dalam kebakaran itu. Dari hasil identifikasi, petugas menemukan beberapa alat elektronik seperti stop kontak, kabel, alat pemanas air, penanak nasi dan beberapa barang elektronik yang sudah ludes dilalap api.

"Kedatangan tim Labfor ini untuk mencari, apa penyebab kebakaran tersebut dan saat ini masih pendalaman dalam penyelidikan. Selain itu kami sengaja mendatangkan, untuk mengetahui kemungkinan kalau ada unsur kesengajaan,”katanya.

Iptu Suroso menambahkan, diperkirakan hasil olah TKP yang dilakukan tim Labfor Polda Jatim akan diketahui dua pekan kedepan. "Kami belum bisa memutuskan penyebabnya, kami juga menunggu hasil dari tim Labfor. Kira-kira dua minggu lagi lah,"jelasnya.

Ramai diberitakan beberapa hari yang lalu bahwa mess pekerja proyek kantor DPRD Kota Madiun terbakar sekitar pukul 10.30 Wib, Selasa (24/11). Menurut Aditiya wakil PT. Aneka Jasa Pembangunan yang mengerjakan proyek senilai Rp. 29,3 Milyar itu mengaku, bahwa didalam bedeng tidak ada aliran listrik sama sekali.

Hal ini singkron dengan hasil temuan dari Tim Labfor Polda Jatim yang menyebutkan bahwa didalam bedeng pekerja terdapat stop kontak. (p-76)

Menyusul Peringatan Hari Guru Nasional Pemkab Ngawi Gelar Deklarasi Pendidikan Inklusi 2015

Menyusul Peringatan Hari Guru Nasional Pemkab Ngawi Gelar Deklarasi Pendidikan Inklusi 2015

Ngawi, Investigasi ; Anies Baswedan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara menyampaikan antara lain, bahwa Republik ini dirintis dan didirikan oleh kaum terdidik. Mereka adalah generasi baru di jamannya yang merasakan pengajaran, pendidikan dan pencerahan. Mereka sangat sadar atas manfaat langsung pendidikan dan karena itulah mencerdaskan kehidupan bangsa mereka tetapkan sebagai sebuah amanah yang harus ditunaikan. Sebuah pesan tegas bahwa kunci kemajuan bangsa ada pada kwalitas manusianya.Ibu dan Bapak Gurulah yang berada di garda terdepan mewakili seluruh bangsa dalam menjalankan amanah itu.

Ki Hajar Dewantara menyebut tempat belajar sebagai taman. Istilah itu meneguhkan tekad bahwa pendidikan memang harus menjadi sebuah proses pembelajaran menyenangkan walau penuh tantangan.

Dalam peringatan Hari Guru ini saya ( Anies Baswedan-Red ) ingin mengajak Ibu dan Bapak Guru untuk sama-sama menunjukkan kepada bangsa tercinta ini bahwa guru Indonesia adalah guru pembelajar. Guru yang selalu hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi anak didiknya.

Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2015 mengangkat tema “Guru Mulia Karena Karya“ juga diwarnai dengan penyerahan berbagai penghargaan kepada para guru yang berprestasi pada bermacam-ragam kegiatan yang telah digelar sebelumnya.

Menyusul gelar peringatan Hari Guru Nasional, Pemerintah Kabupaten Ngawi tingkatkan layanan pendidikan dengan Deklarasi Pendidikan Inklusi tahun 2015 dengan mengambil tempat di Gedung Olah Raga Bung Hatta (26/11) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan dihadiri oleh Sekda Siswanto, Kepala Dinas Pendidikan Provonsi Jawa Timur dan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Periode 2010-2015 Ir. Budi Sulistyono dan Onny Anwar, ST, MH., Kepala SKPD dan para tamu undangan. 

Deklarasi Pendidikan Inklusi Kabupaten Ngawi tahun 2015 dengan tema “Terwujudnya Ngawi Sebagai Pendidikan Inklusif” juga dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Magetan, Madiun dan Ponorogo. Pencapaian Deklarasi Kabupaten Ngawi Sebagai Kabupaten Inklusi adalah hal yang luar biasa, menunjukkan bahwa layanan pendidikan di Kabupaten Ngawi semakin baik dan semakin sempurna. Dapat ditambahkan bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil dari pondasi pendidikan yang telah dibangun oleh Ir. Budi Sulisyono Bupati Ngawi periode 2010-2015, yaitu : 1. Mendeklarasikan Sekolah Murah. 2. Mendirikan Sekolah Ramah Anak, yang kemudian Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak. Serta pada tahun 2015 ini anak dengan kebutuhan khusus di Kabupaten Ngawi memperoleh beasiswa. Beasiswa untuk SDLB sebesar 1,5 juta rupiah, beasiswa untuk SMPLB sebesar 1,7 juta rupiah, sedangkan beasiswa untuk SMALB sebesar 2,04 juta rupiah.

Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam sambutannya mengatakan bahwa rencana Pemerintah RI tahun 2015-2019 telah menetapkan 9 agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita. Pada Nawacita ke-8 dan ke-9 telah dinyatakan bahwa Pemerintah berkomitmen melakukan revolusi karakter bangsa dengan memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan membangun sebuah paradikma dalam layanan pendidikan yaitu menjadikan pendidikan suatu gerakan. Paradigma ini memberi pesan bahwa semua pihak dapat memberikan segala kontribusi dalam dunia pendidikan agar memperoleh hasil yang optimal. (pdy)

Ngawi, Investigasi ; Anies Baswedan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara menyampaikan antara lain, bahwa Republik ini dirintis dan didirikan oleh kaum terdidik. Mereka adalah generasi baru di jamannya yang merasakan pengajaran, pendidikan dan pencerahan. Mereka sangat sadar atas manfaat langsung pendidikan dan karena itulah mencerdaskan kehidupan bangsa mereka tetapkan sebagai sebuah amanah yang harus ditunaikan. Sebuah pesan tegas bahwa kunci kemajuan bangsa ada pada kwalitas manusianya.Ibu dan Bapak Gurulah yang berada di garda terdepan mewakili seluruh bangsa dalam menjalankan amanah itu.

Ki Hajar Dewantara menyebut tempat belajar sebagai taman. Istilah itu meneguhkan tekad bahwa pendidikan memang harus menjadi sebuah proses pembelajaran menyenangkan walau penuh tantangan.

Dalam peringatan Hari Guru ini saya ( Anies Baswedan-Red ) ingin mengajak Ibu dan Bapak Guru untuk sama-sama menunjukkan kepada bangsa tercinta ini bahwa guru Indonesia adalah guru pembelajar. Guru yang selalu hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi anak didiknya.

Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2015 mengangkat tema “Guru Mulia Karena Karya“ juga diwarnai dengan penyerahan berbagai penghargaan kepada para guru yang berprestasi pada bermacam-ragam kegiatan yang telah digelar sebelumnya.

Menyusul gelar peringatan Hari Guru Nasional, Pemerintah Kabupaten Ngawi tingkatkan layanan pendidikan dengan Deklarasi Pendidikan Inklusi tahun 2015 dengan mengambil tempat di Gedung Olah Raga Bung Hatta (26/11) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan dihadiri oleh Sekda Siswanto, Kepala Dinas Pendidikan Provonsi Jawa Timur dan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Periode 2010-2015 Ir. Budi Sulistyono dan Onny Anwar, ST, MH., Kepala SKPD dan para tamu undangan. 

Deklarasi Pendidikan Inklusi Kabupaten Ngawi tahun 2015 dengan tema “Terwujudnya Ngawi Sebagai Pendidikan Inklusif” juga dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Magetan, Madiun dan Ponorogo. Pencapaian Deklarasi Kabupaten Ngawi Sebagai Kabupaten Inklusi adalah hal yang luar biasa, menunjukkan bahwa layanan pendidikan di Kabupaten Ngawi semakin baik dan semakin sempurna. Dapat ditambahkan bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil dari pondasi pendidikan yang telah dibangun oleh Ir. Budi Sulisyono Bupati Ngawi periode 2010-2015, yaitu : 1. Mendeklarasikan Sekolah Murah. 2. Mendirikan Sekolah Ramah Anak, yang kemudian Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak. Serta pada tahun 2015 ini anak dengan kebutuhan khusus di Kabupaten Ngawi memperoleh beasiswa. Beasiswa untuk SDLB sebesar 1,5 juta rupiah, beasiswa untuk SMPLB sebesar 1,7 juta rupiah, sedangkan beasiswa untuk SMALB sebesar 2,04 juta rupiah.

Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam sambutannya mengatakan bahwa rencana Pemerintah RI tahun 2015-2019 telah menetapkan 9 agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita. Pada Nawacita ke-8 dan ke-9 telah dinyatakan bahwa Pemerintah berkomitmen melakukan revolusi karakter bangsa dengan memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan membangun sebuah paradikma dalam layanan pendidikan yaitu menjadikan pendidikan suatu gerakan. Paradigma ini memberi pesan bahwa semua pihak dapat memberikan segala kontribusi dalam dunia pendidikan agar memperoleh hasil yang optimal. (pdy)

Tekan Angka Pengangguran, Disnakertrans Siap Cetak Wirausaha

Tekan Angka Pengangguran, Disnakertrans Siap Cetak Wirausaha

Madiun, Investigasi ; Untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Madiun, Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertarans)Kabupaten Madiun menggelar pelatihan menjahit dan memasak  yang diikuti sebanyak 20 peserta yang di tempatkan di Desa. Bolo, Kec. Kare, Kab. Madiun, Kamis (26/11/15).

Saat dikonfirmasi, Kabid Pentalatas, Edi Sudarko mengatakan, dengan adanya pelatihan ini maka yang diharapkan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Tujuannya agar setelah adanya pelatihan ini masyarakat semakin terampil dan mampu membuka lapangan kerja yang baru bagi yang lainnya.

Edi juga mengatakan, ke depan pihaknya akan terus menggelar berbagai program pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja di Kabupaten Madiun. “Jadi peserta yang ikut dalam program pelatihan ini pada  umumnya sudah mempunyai sedikit keterampilan. Artinya setiap peserta itu sebelumnya sudah mempunyai bakat dan mengerti menjahit dan juga memasak, di sini kita mengarahkan mereka pada skil yang utama untuk meneruskan bakat mereka,” ungkap Edi Sudarko.

Walaupun pelatihan nanti sudah selesai, dari pihak Disnakertrans setiap bulannya akan selalu memonitoring para anggota yang ikut melakukan pelatihan agar kita juga bisa mengetahui sebatas mana kemampuan mereka yang sudah kami bekali sebelumnya. Pelatihan ini dikuti 15 kecamatan yang mana sudah di tunjuk oleh pemerintah Kab.Madiun.Walaupun hanya 15 kecamatan namun tidak menutup kemungkinan kecamatan lain yang berada di Kab.Madiun akan mendapat jatah pelatihan yang mungkin akan di programkan pada tahun berikutnya terang Edi kepada awak Media Investigasi.

Edi menambahkan, dengan adanya berubahan peraturan yang ada di Negara kita, dalam pelatihan kali ini pemerintah belum bisa membantu alat yang mana di butuhkan para peserta. Namun kedepannya akan segera di wacanakan sebuah anggaran agar alat yang di dibutuhkan peserta bisa di salurkan. (pgh)

Madiun, Investigasi ; Untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Madiun, Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertarans)Kabupaten Madiun menggelar pelatihan menjahit dan memasak  yang diikuti sebanyak 20 peserta yang di tempatkan di Desa. Bolo, Kec. Kare, Kab. Madiun, Kamis (26/11/15).

Saat dikonfirmasi, Kabid Pentalatas, Edi Sudarko mengatakan, dengan adanya pelatihan ini maka yang diharapkan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Tujuannya agar setelah adanya pelatihan ini masyarakat semakin terampil dan mampu membuka lapangan kerja yang baru bagi yang lainnya.

Edi juga mengatakan, ke depan pihaknya akan terus menggelar berbagai program pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja di Kabupaten Madiun. “Jadi peserta yang ikut dalam program pelatihan ini pada  umumnya sudah mempunyai sedikit keterampilan. Artinya setiap peserta itu sebelumnya sudah mempunyai bakat dan mengerti menjahit dan juga memasak, di sini kita mengarahkan mereka pada skil yang utama untuk meneruskan bakat mereka,” ungkap Edi Sudarko.

Walaupun pelatihan nanti sudah selesai, dari pihak Disnakertrans setiap bulannya akan selalu memonitoring para anggota yang ikut melakukan pelatihan agar kita juga bisa mengetahui sebatas mana kemampuan mereka yang sudah kami bekali sebelumnya. Pelatihan ini dikuti 15 kecamatan yang mana sudah di tunjuk oleh pemerintah Kab.Madiun.Walaupun hanya 15 kecamatan namun tidak menutup kemungkinan kecamatan lain yang berada di Kab.Madiun akan mendapat jatah pelatihan yang mungkin akan di programkan pada tahun berikutnya terang Edi kepada awak Media Investigasi.

Edi menambahkan, dengan adanya berubahan peraturan yang ada di Negara kita, dalam pelatihan kali ini pemerintah belum bisa membantu alat yang mana di butuhkan para peserta. Namun kedepannya akan segera di wacanakan sebuah anggaran agar alat yang di dibutuhkan peserta bisa di salurkan. (pgh)

Keluarkan Anggaran Miliaran, Pemkot Madiun Beli 8 Unit Mobil Baru

Keluarkan Anggaran Miliaran, Pemkot Madiun Beli 8 Unit Mobil Baru

Madiun Kota, Investigasi ; Kembali Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan anggaran untuk pengadaan delapan unit mobil yang akan digunakan untuk operasional. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang dikeluarkan mencapai 2,3 miliar.

Padahal, pada pertengahan bulan Juni Tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota Madiun sudah membeli dua unit mobil merk Toyota Hiece dengan nilai Rp. 850 juta.

Dari keterangan Sekda Kota Madiun, H. Maidi diketahui, pengadaan mobil baru berjenis Kijang Innova dan Avanza Veloz melalui Bagian Umum, Pemkot Madiun ini, lima diantaranya dibagikan untuk operasional DPRD dan tiga unit untuk sekretariat dan Bagian Umum.

Maidi menjelaskan, pertimbangan untuk membeli mobil baru ini dikarenakan kendaraan yang lama dianggap sudah tidak layak pakai dan rata-rata mobil keluaran tahun 2007, sehingga sering mengalami kerusakan. "Pengadaan mobil operasional itu ada delapan. Dari PAK ini. Yang lima untuk dewan. Mobilnya yang saat ini dipakai itu sudah lama semua, sering rewel. Contohnya ya mobil komisi itu, nanti kita ganti, kemudian yang rewel-rewel itu kita perbaiki," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa mobil yang lama akan ditarik dan diperbaiki setelah itu akan diinventarisir yang selanjutnya akan dilalukan pelelangan. “Lha nanti mobil yang lama-lama itu sebagian akan kita lelang," ujarnya.

Ditambahkan, dengan pembelian delapan mobil operasional tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai di lingkup Pemkot Madiun. "Harapan kita, dengan kendaraan operasional yang baru kinerjanya ya lebih ditingkatkan,”tandasnya. (p-76)

Madiun Kota, Investigasi ; Kembali Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan anggaran untuk pengadaan delapan unit mobil yang akan digunakan untuk operasional. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang dikeluarkan mencapai 2,3 miliar.

Padahal, pada pertengahan bulan Juni Tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota Madiun sudah membeli dua unit mobil merk Toyota Hiece dengan nilai Rp. 850 juta.

Dari keterangan Sekda Kota Madiun, H. Maidi diketahui, pengadaan mobil baru berjenis Kijang Innova dan Avanza Veloz melalui Bagian Umum, Pemkot Madiun ini, lima diantaranya dibagikan untuk operasional DPRD dan tiga unit untuk sekretariat dan Bagian Umum.

Maidi menjelaskan, pertimbangan untuk membeli mobil baru ini dikarenakan kendaraan yang lama dianggap sudah tidak layak pakai dan rata-rata mobil keluaran tahun 2007, sehingga sering mengalami kerusakan. "Pengadaan mobil operasional itu ada delapan. Dari PAK ini. Yang lima untuk dewan. Mobilnya yang saat ini dipakai itu sudah lama semua, sering rewel. Contohnya ya mobil komisi itu, nanti kita ganti, kemudian yang rewel-rewel itu kita perbaiki," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa mobil yang lama akan ditarik dan diperbaiki setelah itu akan diinventarisir yang selanjutnya akan dilalukan pelelangan. “Lha nanti mobil yang lama-lama itu sebagian akan kita lelang," ujarnya.

Ditambahkan, dengan pembelian delapan mobil operasional tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai di lingkup Pemkot Madiun. "Harapan kita, dengan kendaraan operasional yang baru kinerjanya ya lebih ditingkatkan,”tandasnya. (p-76)

Tersinggung Dicaci Lewat BBM, Pelipis Tetangga Dipalu

Tersinggung Dicaci Lewat BBM, Pelipis Tetangga Dipalu

Madiun Kota, Investigasi ; Akibat tersinggung dikata-katai kasar lewat Blackberry Massenger (BBM), Yudi Utomo, Warga Jalan Sri Gadis, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun nekat menganiaya Gogot (21) warga Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Hasil visum menjelaskan, Gogot terpaksa menjalani perawatan akibat luka di pelipis kiri dan memar di bahu kiri sebagai akibat pemukulan menggunakan palu oleh Yudi Utomo.

Kasi Bimas Polsek, Kartoharjo, AKP Bambang Kiyono mengatakan, penganiayaan yang dilakukan tersangka ini hanya gara-gara tersinggung dengan caci maki yang dilakukan oleh korban melalui Blackberry Messenger (BBM).

Lantaran tidak terima dicaci maki, tersangka pun langsung mendatangi korban dan memukul korban mengunakan palu besi hingga pelipis kiri dan bahu kiri korban terluka. "Karena korban tidak terima, pihak keluarga korban pun melaporkan tindak pidana penganiayaan ke Polsek Kartoharjo,"katanya.

Akibat perbuatannya tersangka, dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (p-76)

Madiun Kota, Investigasi ; Akibat tersinggung dikata-katai kasar lewat Blackberry Massenger (BBM), Yudi Utomo, Warga Jalan Sri Gadis, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun nekat menganiaya Gogot (21) warga Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Hasil visum menjelaskan, Gogot terpaksa menjalani perawatan akibat luka di pelipis kiri dan memar di bahu kiri sebagai akibat pemukulan menggunakan palu oleh Yudi Utomo.

Kasi Bimas Polsek, Kartoharjo, AKP Bambang Kiyono mengatakan, penganiayaan yang dilakukan tersangka ini hanya gara-gara tersinggung dengan caci maki yang dilakukan oleh korban melalui Blackberry Messenger (BBM).

Lantaran tidak terima dicaci maki, tersangka pun langsung mendatangi korban dan memukul korban mengunakan palu besi hingga pelipis kiri dan bahu kiri korban terluka. "Karena korban tidak terima, pihak keluarga korban pun melaporkan tindak pidana penganiayaan ke Polsek Kartoharjo,"katanya.

Akibat perbuatannya tersangka, dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (p-76)